Keberadaan RI dalam Board of Peace Dinilai Diplomasi Cerdas Presiden Prabowo
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka beberapa waktu lalu menjadi sorotan penting dalam arah kebijakan luar
negeri Indonesia. Agenda tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk guna mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden tersebut.
“Langkah Presiden Prabowo adalah
wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Dave dalam keterangannya, Sabtu, 7 Februari 2026.
Menurut Dave, kehadiran Indonesia dalam Board of Peace merupakan strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza.
Ia menekankan bahwa partisipasi ini memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam, sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat
Palestina.
“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.
Terkait aspek keanggotaan, Dave menjelaskan bahwa terdapat biaya sebesar US$ 1 miliar yang dialokasikan untuk dana rekonstruksi Gaza, namun sifatnya tidak wajib. Negara anggota yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara yang tidak membayar hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun.
“Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkap Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia tidak bersifat permanen, sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas untuk meninjau kembali posisinya bila arah Board of Peace tidak sejalan dengan tujuan utama. Menanggapi hal tersebut.
“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun disisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia," pungkasnya.
Organisasi Mahasiswa Islam Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintahan Prabowo Kawal Asta Cita
Organisasi mahasiswa Islam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) menegaskan akan mengambil posisi aktif mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
