- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menganggap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi Organisasi Buruh Internasional dinilai sudah tepat. Patrialis menekankan kembali bahwa pemerintah sudah fokus pada perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
"Saya kira pernyataan Presiden sudah tepat. Pemerintah memang punya concern sepenuhnya untuk memberikan perlindungan, tetapi pemerintah tentu tidak bisa menjamin perilaku orang per orang di luar negeri," kata Patrialis di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, 20 Juni 2011.
Patrialis menegaskan kembali soal jaminan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja di luar negeri itu diupayakan dengan meningkatkan komunikasi antara pemerintah di Indonesia dengan kantor perwakilan di negara terkait.
"Itu dilakukan, contohnya seperti di Arab Saudi," kata menteri yang juga politisi Partai Amanat Nasional ini. Lalu siapa yang harus disalahkan? "Kalau orang berbuat salah di luar negeri, masa pemerintah yang disalahkan," kata dia.
Bagi Patrialis, pemerintah tidak bisa menjamin perilaku setiap warga negara Indonesia di luar negeri. Apalagi menjaga agar perilaku WNI di luar negeri harus sesuai norma. "Itu pribadi orang masing-masing," kata Patrialis.
Dalam pidato saat sesi ke-100 Konferensi ILO di Jenewa, Selasa 14 Juni lalu, Presiden SBY tak hanya menyinggung tentang perlindungan terhadap para buruh migran yang bekerja di sektor domestik atau rumah tangga. SBY juga mendukung `ILO Convention on Decent Work for Domestic Workers` yang diyakini akan diadopsi dalam sesi konferensi buruh sedunia.
Presiden SBY menjelaskan, tema tentang buruh migran adalah tema yang sangat penting. Ada sekitar 150 juta buruh migran yang terdata di seluruh dunia. Mereka berperan penting dalam era keadilan sosial saat ini.
Pada Sabtu 18 Juni lalu, pemerintah Arab Saudi menghukum pancung Ruyati karena divonis bersalah membunuh majikannya, Khairiyah. Keluarga korban menolak memberikan maaf, akhirnya TKW asal Bekasi itu dihukum mati. Pemerintah Indonesia mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari Arab Saudi atas eksekusi Ruyati. (umi)
Arab Saudi Kemungkinan Ikut Ajang Miss Universe, Kandidat Lagi Diseleksi Ketat
Arab Saudi kemungkinan akan memiliki perwakilan kontestan Miss Universe pertamanya tahun ini. Kandidat lagi diseleksi ketat.
