- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Kali ini, mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini, dalam waktu dekat akan ada tersangka kasus dugaan pemalsuan surat MK yang menyeret nama Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga politisi Partai Demokrat.
"Sehari atau dua hari ini akan ada tersangka untuk masuk pada proses hukum yang benar," kata Mahfud MD di Gedung Training Center Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 25 Juni 2011.
Mahfud kembali menegaskan, siap membantu polisi membongkar persoalan pemalsuan surat MK. Mahfud menilai kepolisian telah bekerja baik dan maksimal.
"Setelah dari MK, baru mengarah ke aktor intelektualnya, seperti siapa yang menggunakan dan siapa yang membawa," tegas Mahfud.
Mahfud juga menyinggung soal kronologi kasus pemalsuan surat MK serta upaya Dewi Yasin Limpo melaporkan MK kepada polisi. Pelaporan itu bermula setelah Dewi dibatalkan keterpilihannya sebagai anggota DPR oleh KPU, berdasarkan putusan MK.
"Ibu Dewi marah dan melapor ke polisi karena menganggap MK menyalahgunakan wewenang. Padahal, MK sudah menggunakan wewenang yang sah yang menetapkan Mestariyani Habie," terang Mahfud usai menghadiri peringatan 100 tahun KH Wahid Hasyim.
Atas laporan itu, Mahfud kemudian mengingatkan Dewi melalui Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi untuk mencabut laporan itu. Alasannya, karena justru MK yang akan melapor jika bicara hak. Apalagi, berdasarkan investigasi yang dilakukan MK, Dewi disebut sebagai salah satu aktor pemalsuan itu.
"Tapi, saya kurang tahu apa jadi dicabut atau tidak. Saya ingatkan agar cabut saja laporannya biar tidak ramai," kata Mahfud. Sebagai langkah selanjutnya, Mahfud berharap agar kepolisian bisa bekerja independen dalam mengungkap kasus ini, agar semua bisa jelas.
Dewi Yasin Limpo sendiri membantah keras terlibat dalam dugaan surat palsu MK ini. Bahkan, Dewi Yasin Limpo menyiapkan kejutan terkait kasus Pemalsuan Surat Mahkamah Konstitusi yang sedang bergulir di DPR.
Andi Nurpati juga membantah pernah menerima surat yang diduga palsu bertanggal 14 Agustus 2009. Meski demikian, Andi Nurpati juga siap memenuhi panggilan Panitia Kerja Mafia Pemilu di DPR. Andi merasa dijebak dalam kasus ini. (art)
Laporan: Rahmat Zeena l Makassar
Bikin Istri dan Pacar Senang, Ini Pilihan Mobil Baru Buat Gaji UMR
Bagi karyawan yang bekerja di Jakarta dengan rata-rata gaji UMR, atau upah minimum regional sebesar Rp5 jutaan, ada beberapa mobil baru yang bisa dibeli dengan kredit....
