Jimly: Presiden Tak Perlu Gubris Surat Nazar

Nazaruddin Tiba di KPK
Nazaruddin Tiba di KPK
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Palembang,  Muhammad Nazaruddin, mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam surat itu, berjanji tidak akan merusak Partai Demokrat asalkan istri dan anaknya tidak diganggu.

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, Presiden tidak perlu menanggapi surat mantan buronan Interpol tersebut. Sebab, hal itu hanya salah satu upaya Nazar mencari perlindungan hukum.

"Presiden nggak perlu memperhatikan. Nggak usah ngurusi surat-surat kayak begitu," katanya saat ditemui di Aula Nurcholis Majid, Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat.

Menurut Jimly, kasus Nazar sekarang sudah masuk proses hukum sehingga siapapun termasuk Presiden, tidak dapat ikut campur. "Tidak usah semua surat ditanggapi. Jadi, saran saya jangan dijawab. Bahkan, sebaiknya Presiden nggak usah baca," ujarnya.

Selain itu, dia mengimbau agar penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak perlu terpengaruh manuver atau permainan-permainan.

Jimly menyebutkan, semua orang yang menjadi tersangka pasti akan berusaha mencari-cari alasan untuk membebaskan diri atau mencari-cari alasan untuk menarik sebanyak orang (teman) yang bertanggung jawab bersamanya.

"Kalau ini diikuti oleh penegak hukum, nanti merusak citra hukum itu sendiri. Saya anjurkan KPK tegar saja, jalan terus. Nggak usah perhatikan dan presiden pun nggak usah anggap," ujarnya.

Jimly menambahkan, daripada melakukan tindakan yang mengundang kontroversi, Nazaruddin sebaiknya membuktikan semua yang dikatakan sebelum ditangkap dalam proses pengadilan atau persidangan.

Dia menyarankan agar mantan bendahara umum Partai Demokrat itu tidak perlu berubah pikiran. Yang penting, lanjutnya, Nazar didampingi pengacara yang dia percaya. OC Kaligis menurutnya adalah pengacara yang tepat untuk Nazar.

"Jadi, dia harus menyadari kasus yang ia hadapi ini penting buat Republik Indonesia. Untuk bersih-bersih. Jadi, tidak mengapa kalau partainya terlibat, orang tahu kok bukan hanya Partai Demokrat, semua partai juga begitu, tetapi jangan ditutup-tutupi. Ini saatnya kita bicara terbuka kepada rakyat supaya rakyat itu bisa membantu upaya utk bersih-bersih," tutur Jimly.