- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Koordinator Komisi Untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menyatakan dasar reshuffle yang dilakukan oleh Presiden SBY terhadap menteri-menterinya seharusnya adalah persoalan riil yang tengah dihadapi masyarakat.
Dia mengatakan, menteri-menteri yang layak direshuffle adalah mereka yang gagal menjalankan tugas-tugasnya secara nyata.
"Tolak ukurnya seharusnya situasi yang menjadi problem rakyat seperti ancaman hukuman mati yang dihadapi rakyat Indonesia di Malaysia, Arab dan lainnya sekarang ini," kata Haris seusai menggelar jumpa pers 'Menolak Hukuman Mati TKI di Arab Saudi' di kantor Kontras, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2011.
Menurutnya, momentum perombakan kabinet merupakan persoalan serius apakah akan berkontribusi dengan masalah-masalah itu atau tidak. Dia mengatakan Presiden SBY sudah selayaknya menunjukkan karakter dan jati dirinya sebagai pemimpin dengan membela rakyatnya.
"Kita minta maaf, rakyat akan bilang ini cuman politik pencitraan untuk SBY saja. Selanjutnya seperti biasanya rakyat menderita, kesejahteraan dan kedailan yang jauh dari rakyat," ujarnya.
Berdasarkan persoalan-persoalan yang faktual saat ini, Haris melihat setidaknya ada empat pos kementerian yang layak direshuffle. Pertama adalah Menteri Agama Suryadharma Ali (PPP). Kedua, Menkumham Patrialis Akbar (PAN). Ketiga, Mendagri Gamawan Fauzi (Non Partai). Dan keempat, Menakertrans Muhaimin Iskandar (PKB).
Dia menjelaskan Menkumham selama ini tidak memperbaiki perlindungan HAM di Indonesia, bahkan kondisi cenderung memburuk seperti kasus kekerasan di Papua baru-baru ini, soal tahanan dan isu skandal penyiksaan tahanan di lembaga pemasyarakatan. "Ini tidak kunjung direspon dengan baik," ujarnya.
Kemudian dalam persoalan toleransi beragama, dia menilai sikap Menag dan Mendagri tidak mampu mengurangi penderitaan kelompok minoritas. "Sikap diam kedua kementerian tersebut membuat persoalan yang menimpa kaum minoritas semakin luas dan tidak terselesaikan dengan baik. Kekerasan tehadap kaum minoritas merupakan pelanggaran hak asasi manusia," jelasnya.
Sementara, Menakertrans dia anggap tidak mampu menyelesaikan persoalan TKI. Selama dua tahun masa kerjanya, dia melihat tidak ada tindakan konkrit untuk mengatasi persoalan seperti hukuman mati. Padahal, lanjutnya, kasus yang menimpa TKI merupakan persoalan serius dan perlu ada menteri yang bisa menyelesaikan persoalan mereka.
"Kepemimpinannya tidak punya efek bagi perlindungan TKI di luar negeri, apalagi mereka terkena hukman mati. Empat menteri ini patut diperhitungkan untuk tidak diperjuangkan, masih banyak kandidat yang baik," katanya. (sj)
Hasil Liga 1: Persis Solo Legowo Akui Kemenangan Tim Tamu Persita Tangerang
Tim tuan rumah, Persis Solo harus mengakui keunggulan tamu mereka, Persita Tangerang dengan skor 1-2 dalam pekan ke-33 Liga 1 2023/2024 di Stadion Manahan Solo Jumat 26/4
