- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Indonesia Police Watch (IPW) menilai pergantian kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sudah sesuai dengan tuntutan dan kecaman publik selama ini. Lembaga negara itu dianggap gagal melakukan deteksi dini dan antisipasi terhadap aksi terorisme.
"Pergantian ini menunjukkan bahwa pimpinan BIN sebelumnya telah gagal menjalankan tugas, sehingga jabatan kepala BIN kembali diserahkan kepada militer," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, di Jakarta, Minggu 23 Oktober 2011.
Menurut Pane, dalam era demokrasi modern seperti sekarang ini, institusi intelijen negara seharusnya dipegang sipil. Pergantian mantan Kapolri Sutanto ke mantan Danpaspampres Marciano Norman, dianggap memiliki efek yang kurang baik bagi citra dan kinerja Polri.
Pergantian ini akan membawa perubahan radikal di BIN. Karena ada 16 jenderal polisi yang memegang posisi yang sebelumnya dijabat perwira militer. Posisi mereka mulai dari deputi hingga koordinator wilayah di BIN.
Karena itu, IPW berharap kepala BIN yang baru dapat membawa BIN menjadi profesional dan dapat melakukan deteksi dini terhadap pihak asing yang berusaha merongrong NKRI, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.
"Dengan begitu, BIN tidak dituding sebagai alat penguasa untuk mengantisipasi pemilu 2014, mengawal serta meloloskan kader Presiden SBY," ujar Neta S Pane. (art)