- Banjir Ambarita
VIVAnews-- Aksi mogok yang dilakukan oleh karyawan PT Freeport Indonesia di Papua belum juga berakhir. Bahkan, aksi mogok yang menyuarakan tuntutan kenaikan kesejahteraan itu dinilai telah melanggar izin yang diberikan. Sehingga kepolisian setempat mengancam akan membubarkan paksa aksi itu.
"Kami imbau para karyawan yang sekarang beralih dari mogok kerja ke unjuk rasa, segera menghentikan aksinya, karena sudah tidak sesuai perizinannya," ujar Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono di Papua, Senin 31 Oktober.
Menurut Wachyono, aksi itu tidak hanya dilakukan di Chek Poin 5, gerbang masuk Kuala Kencana atau areal manajemen PT Freeport sebagaimana izin semula. Para karyawan telah meluaskan aksi itu hingga ke area tambang. "Mereka berunjuk rasa sudah pindah ke chek poin 1, 27 dan gorong-gorong, padahal itu sangat mengganggu aktivitas menuju obyek vital, inilah yang kami minta dihentikan," tutur Wachyono.
Tak hanya itu, polisi juga menilai aksi karyawan ini telah menjurus ke tindakan anarkis, yaitu memblokir obyek vital serta berupaya menghasut karyawan lainnya untuk ikut berunjuk rasa. "Tindakan segera menghentikan aksi unjuk rasa dilakukan, karena banyaknya keluhan dari warga setempat, yakni menggangu aktivitas," kata dia.
Oleh sebab itu, polisi memberi batas waktu untuk mengakhiri aksi ini hingga Selasa 1 November 2011. Pihak kepolisian, lanjut dia, telah melayangkan surat peringatan kepada pimpinan aksi karyawan itu. Surat peringatan itu dikirimkan melalui Polres Mimika pada Minggu 30 Oktober yang lalu. "Kepada pimpinan demo, agar membubarkan aksi demo dalam waktu 2X24 jam," kata dia.
"Sebab, akibat aksi demo karyawan Freeport, telah menggangu Kamtibmas di Timika, serta melanggar surat izin yang disampaikan sebelumnya. Jika demo ini tidak dibubarkan, maka kami akan panggil Ketua SPSI serta selanjutnya akan membubarkan demo sesuai undang-undang yang berlaku."
Sementara itu, Juru Bicara SPSI Freeport, Juli Parongrongan mengatakan, belum mengetahui perkembangan di lapangan. "Saya masih di Jakarta berobat, jadi tidak pantau perkembangan," ujarnya. Sedangkan pengurus SPSI Virgo Solossa ketika dikonfirnasi via selulernya, tidak bersedia menjawab. Baca juga: Teror di Freeport dan Biaya Sewa Aparat.
Laporan: Banjir Ambarita l Papua
Bikin Istri dan Pacar Senang, Ini Pilihan Mobil Baru Buat Gaji UMR
Bagi karyawan yang bekerja di Jakarta dengan rata-rata gaji UMR, atau upah minimum regional sebesar Rp5 jutaan, ada beberapa mobil baru yang bisa dibeli dengan kredit....
