- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Polemik yang terjadi di tanah Papua akhir-akhir ini, membuat mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla angkat bicara.
Menurut Ketua Palang Merah Indonesia ini, memanasnya situasi Papua bukan masalah politik atau masalah ketimpangan ekonomi tapi semua terjadi karena orang Papua terlalu konsumtif.
"Persoalannya, orang Papua itu kurang produktif. Orang Papua lebih konsumtif di banding dengan warga lain. Kalau prilaku konsumtif ini terus dibiarkan, sampai kapan pun orang Papua akan merasa kurang. Dan bibit-bibit pertikaian akan selalu ada, " ujar JK--panggilan akrabnya--pada pidato pembukaan Malam Penganugrahan Top 20 Indonesia Most Admired CEO 2011 di Hotel JW Marriott, Kuningan, Selasa malam 6 November 2011.
Jusuf Kalla, juga menanggapi isu bahwa pemerintah pusat merampok kekayaan Papua. "Padahal, dalam 10 terakhir, tidak sepeser pun Jakarta mengambil uang dari Papua," ujarnya.
Kata JK, tahun ini, pemerintah pusat hanya dapat bagi hasil dari PT Freeport Indonesia sebesar Rp17 triliun. Sedangkan, dana yang ditransfer ke Papua melalui APBN, DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) mencapai Rp31 triliun.
"Jadi, sebenarnya kita semua mensubsidi Papua. Aceh, Jawa, semua ikut mensubsidi. Jadi, ini persoalan ekonomi. Ini persoalan produktivitas. Makanya, kita harus meningkatkan produktivitas warga Papua. Ini memang butuh waktu lama, tetapi ini harus dilakukan," ujarnya.
Jusuf Kalla memberikan solusi khusus agar Warga Papua bisa lebih kreatif. "Caranya, dengan mentransfer kemampuan. Bagamana menanam ubi yang baik, beternak yang baik. Selama ini, bidang itu dikuasai orang luar Papua. Bukan mau merampas, tetapi karena orang Papuanya tidak ada yang mampu," kata dia.
Jusuf Kalla juga menuturkan, tentang alokasi APBN ke tiap daerah. Satu orang warga di Jawa cuma dapat alokasi Rp1,5 juta dari APBN. Di luar Jawa dapat Rp2 juta. Namun, untuk Papua, setiap orang dapat Rp10 juta.
JK juga sedikit menyindir ekslusif warga Papua selama ini. Namun, ia mengistilahkan dengan kata-kata liberal. "Papua itu lebih liberal dari yang liberal. Orang Papua bisa jadi Gubernur di Jawa tapi orang Jawa tidak bisa jadi Gubenur di Papua," ujarnya. (eh)
Bikin Istri dan Pacar Senang, Ini Pilihan Mobil Baru Buat Gaji UMR
Bagi karyawan yang bekerja di Jakarta dengan rata-rata gaji UMR, atau upah minimum regional sebesar Rp5 jutaan, ada beberapa mobil baru yang bisa dibeli dengan kredit....
