- ANTARA/SAPTONO
VIVAnews - Komisi Nasional Perempuan meminta Pemerintah menjelaskan kepada publik hasil konkrit satuan tugas penyelamatan pekerja migran yang terancam hukuman mati di Luar Negeri. Pemerintah juga harus menjelaskan langkah perlindungan sistemik yang dihasilkan.
Menurut Komnas Perempuan, hingga saat ini, satgas penyelamatan pekerja migran belum memperlihatkan hasil nyata untuk menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.
"Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, saat ini masih terdapat 210 WNI terancam hukuman mati di luar negeri," kata Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews.com, 19 Desember 2011.
Disebutkan Yuniyanti, sebanyak 146 orang terancam hukuman mati di Malaysia, 45 orang di Arab Saudi, 15 orang di China, 2 orang di Singapura, 1 orang di Iran dan 1 orang di Brunei Darussalam.
Karena itu, sebagai langkah strategis dan komprehensif, Komnas Perempuan meminta pemerintah mengesahkan paket perundang-undangan untuk perlindungan pekerja migran dan PRT. Yaitu, ratifikasi konvensi migran 1990, ratifikasi konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT, pengesahan RUU Perlindungan PRT dan perubahan UU 39/2004 tentang PPTKILN.
Pemerintah, kata Yuniyanti, harus ambil tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak pekerja migran yang menjadi korban kekerasan berlapis, baik yang pulang dalam keadaan disabilitas (cacat), korban kekerasan seksual dan berbagai pelanggaran yang lain.
"Pemerintah harus bertanggung jawab untuk pemenuhan hak-hak pekerja migran yang menjadi korban atas hak pemulihan, keadilan dan kebenaran. Jangan biarkan keluarga ditinggal sendiri menanganinya", lanjut Yuniyanti. (ren)
Bikin Istri dan Pacar Senang, Ini Pilihan Mobil Baru Buat Gaji UMR
Bagi karyawan yang bekerja di Jakarta dengan rata-rata gaji UMR, atau upah minimum regional sebesar Rp5 jutaan, ada beberapa mobil baru yang bisa dibeli dengan kredit....
