VIVAnews - Pemerintah Indonesia meminta dukungan dari berbagai lembaga untuk mengatasi kasus sengketa perbatasan. Karena jalur perundingan untuk mengatasi sengketa perbatasan antarnegara kerap menemui jalan buntu.
"Contohnya dalam kasus Ambalat. Ketika mengalami deadlock dalam perundingan, kehadiran unsur-unsur TNI di setiap area dan kawan-kawan di senayan itu (legislatif) termasuk suatu dukungan juga," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS.
Hal itu disampaikan Widodo AS saat memberikan sambut dalam Seminar Nasional Membangun Kejayaan Maritim Indoesia, bertema "Mengamankan dan Memanfaatkan Laut sebagai Tali Kehidupan dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia," Hotel Nikko, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2009.
Menurut Widodo, dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan, pemerintah Indonesia tetap mengutamakan melalui perundingan dan diplomasi. Hal ini untuk mencapai kesepakatan dengan tetap mengedepankan prinsip yang telah diakui bersama.
Dalam kebijakan pertahanan di perbatasan, menurut Widodo, Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan beberapa negara yang berbatasan. Kerjasama dengan negara yang berbatasan itu tertuang dalam beberapa forum, misalnya dengan Malaysia melalui forum General Border Committee, Joint Border Committee, dan Joint Ministerial meeting.
"Walaupun perundingan dan diplomasi bukan jalan yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama," tegas Widodo. Tapi, menurut Widodo, langkah diplomasi merupakan jalan yang diberikan oleh dunia internasional yang dapat dioptimalkan. "Dalam proses perundingan dan berdiplomasi, faktor dukungan sangat berperan," ujar dia.
Kerja Sama Agroteknologi dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Malaysia, Dave Laksono Sambut Baik
Kerja sama antara pihak Malaysia dengan Indonesia, dalam bidang agroteknologi, mendapat sambutan baik. Itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari Golkar, Dave Laksono.
