VIVAnews - Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Tedjo Edhy menilai perlu ada satu lembaga tunggal yang diberi kewenangan penuh dalam pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia.
"Itu menjadi solusi terbaik dalam mengoptimalkan pengamanan dan penegakan hukum di laut," kata dia, kemarin. Ia tidak mempersoalkan nama badan tersebut yang penting wewenangnya dapat memenuhi tuntutan internasional dan nasional.
Tedjo mengatakan lembaga ini diharap dapat bekerja efektif dan efisiensi dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut.
Efektif maksudnya badan ini mampu menjamin keamanan khususnya di kawasan-kawasan tertentu yang menjadi sentra ekonomi nasional dan internasional. "Seperti jalur jalur perdagangan dan wilayah laut yang memiliki sumber daya alam yang potensial," jelasnya.
Efisien maksudnya apabila hasinya jauh lebih besar atau minimal sebanding dengan alokasi anggaran yang
diberikan pemerintah.
Menurut Tedjo, saat ini pelanggaran hukum di laut semakin parah akibat aturan aturan perundang-undangan yang tumpang tindih dalam mengatur tugas dan kewenangan instansi yang terlibat.
Menurutnya, jumlah instansi yang terlibat dalam penanganan masalah di laut yang cukup banyak, yakni sekitar 13 instansi.
Hal ini, sambungnya, berimplikasi pada menonjolnya ego sektoral ataupun kepentingan tertentu daripada mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini diperparah dengan belum adanya keterpaduan operasional dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut.
Nasib Program Kartu Prakerja di Era Prabowo-Gibran
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, buka suara soal kelanjutan Program Kartu Prakerja di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
