- ANTARA
VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, membantah ikut-ikutan dalam penentuan kuota daging impor daging setiap tahunnya. Menurut dia, keputusan impor daging hanya sebatas koordinasi di tingkatannya.
"Menko tidak nunjuk apa-apa, rakor itu mengkoordinasikan. Saya rasa Pak Bayu Krisnamurthi [Wakil Menteri Perdagangan], sudah menjelaskan koordinasinya. Kemudian dari Menteri Pertanian, Suswono, dibahas oleh Bu Diah Maulida [Deputi Menko Bidang Pertanian] karena perdagangan punya pikiran lain," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Jumat malam, 1 Februari 2013.
Koordinasi tingkat Menko penting guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tersebut terjaga. Sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.
"Untuk itulah diharmoniskan oleh deputi, dicek bagaimana ini stakeholder-nya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dalam rapat Menko atas permintaan Menteri Pertanian," jelas Hatta.
Untuk itu terkait dengan kasus suap kuota daging impor sapi oleh PT Indoguna Utama yang melibatkan eks presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, bukanlah keputusan di tingkatan Menko.
"Kami serahkan pada Kementerian Pertanian mereka yang jalan mau sistemnya seperti apa, siapa yang ditunjuk, berapa besar, perusahaan ini dapat seberapa sudah bukan urusan Menko," tandasnya.
Pemerintah menurutnya, mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi guna menuntaskan kasus tersebut. Sehingga pada akhirnya pengelolaan pemerintah dapat lebih akuntabel.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengaku heran dengan kasus dugaan suap Rp1 Miliar dari direksi PT Indoguna Utama kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq untuk urusan impor daging sapi.
Menurut Suswono, jika memang benar perusahaan importir itu berusaha menyuap petinggi partainya untuk mendapat jatah kuota impor, jelas akan percuma. Karena alokasi kuota impor bagi tiap perusahaan yang direkomendasikan sudah ditetapkan secara jelas melalui keputusan rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian.
". Alokasinya pun sudah jelas. Ada rumusnya sehingga antar perusahaan akan mengetahui si A dapat kuota berapa, B berapa, dan seterusnya. Sangat transparan," ujar menteri asal PKS ini dalam jumpa pers di Gedung kementerian Pertanian RI, Jakarta, Jumat 1 Februari 2013. (umi)
PPP Bakal Gelar Rapimnas Tentukan Arah Politik, Berani Gak jadi Oposisi Prabowo?
PPP mengklaim masih fokus dalam gugatan hasil Pileg 2024 di MK. Namun, ada rencana bertemu dengan Prabowo.
