Sumber :
- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews -
Keterbukaan TNI untuk mengungkap pelaku penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan yang menewaskan empat napi patut diacungi jempol. Ini adalah bukti transparansi dan keterbukaan TNI di era reformasi.
Menurut Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, TB Hasanuddin, kepada VIVAnews, Sabtu 6 April 2013, keterbukaan seperti ini tidak dirasakan pada masa sebelum reformasi. Buktinya, kata dia, masih ada kasus-kasus yang belum terungkap hingga saat ini.
"Keterbukaan jadi sikap dari TNI sekarang. Kalau zaman dulu susah terbuka. Contohnya kasus Marsinah, sampai hari ini tidak selesai. Sekarang keterbukaan masih jauh lebih baik," kata Hasanuddin.
Bukan Pencitraan
Hasanuddin juga melihat keterbukaan ini bukanlah bentuk pencitraan terhadap Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo menjelang Pilpres pada 2014 mendatang. Menurutnya, apresiasi terhadap Edhie adalah konsekuensi dari keterbukaan TNI, bukan pencitraan.
"Kita melihatnya sebagai suatu hal yang dikerjakan dengan baik. Ketika ada pelanggaran, lalu terungkap. Ini konsekuensi logis jika KSAD diapresiasi. Kalau yang namanya pencitraan itu didesain, ini kan kasusnya disiarkan, selesai," kata mayor jenderal purnawirawan TNI itu.
Sebanyak 11 anggota Kopassus terlibat dalam penyerangan ke lapas Cebongan. Hasanuddin mengatakan bahwa mereka akan diadili di pengadilan militer. Dia berharap, pengadilan nanti juga akan berlangsung transparan.
"Seharusnya pengadilan militer transparan karena juga berada di bawah Mahkamah Agung, hakimnya berada di bawah MA," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Menurut dia, sekarang yang terpenting adalah mengoreksi dan mengkritisi kerja TNI tanpa harus dengan kebencian. "Yang terpenting sekarang, mari kita kritisi, koreksi, dan bangun TNI bersama, tanpa harus dengan kebencian, karena hanya akan menimbulkan kebencian lagi," ujarnya.
![Ketua KPU RI Hasyim Asyari di Putusan Sidang Perselisihan Hasil Pilpres 2024]()
![img_title]()
Baca Juga :
Ungkap Kondisi Usai Operasi Batu Ginjal, Parto Mulai Tinggalkan Kebiasaan Tidak Baik Ini
Bukan Pencitraan
Hasanuddin juga melihat keterbukaan ini bukanlah bentuk pencitraan terhadap Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo menjelang Pilpres pada 2014 mendatang. Menurutnya, apresiasi terhadap Edhie adalah konsekuensi dari keterbukaan TNI, bukan pencitraan.
"Kita melihatnya sebagai suatu hal yang dikerjakan dengan baik. Ketika ada pelanggaran, lalu terungkap. Ini konsekuensi logis jika KSAD diapresiasi. Kalau yang namanya pencitraan itu didesain, ini kan kasusnya disiarkan, selesai," kata mayor jenderal purnawirawan TNI itu.
Sebanyak 11 anggota Kopassus terlibat dalam penyerangan ke lapas Cebongan. Hasanuddin mengatakan bahwa mereka akan diadili di pengadilan militer. Dia berharap, pengadilan nanti juga akan berlangsung transparan.
"Seharusnya pengadilan militer transparan karena juga berada di bawah Mahkamah Agung, hakimnya berada di bawah MA," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Menurut dia, sekarang yang terpenting adalah mengoreksi dan mengkritisi kerja TNI tanpa harus dengan kebencian. "Yang terpenting sekarang, mari kita kritisi, koreksi, dan bangun TNI bersama, tanpa harus dengan kebencian, karena hanya akan menimbulkan kebencian lagi," ujarnya.
Ketua KPU Bilang Ikhtiar PPP Capai Ambang Batas Agar Masuk DPR Tidak Dapat Tercapai
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menilai upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencapai ambang batas parlemen yang sebesar empat persen agar bisa masuk Senayan tidak tercapai.
VIVA.co.id
22 Mei 2024
Baca Juga :
