Tak Gunakan Percetakan Daerah, Ini Alasan Mendikbud

VIVAnews - Sebagian kalangan menyayangkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena tidak memanfaatkan percetakan di daerah. Mereka menilai jika hal itu dilakukan, maka distribusi naskah soal Ujian Nasional (UN) tidak akan terkendala dan pelaksanaan tak perlu ditunda seperti yang terjadi pada tahun ini.

Terkait pandangan ini, Mendikbud Mohammad Nuh angkat bicara. Menurut dia, tiga tahun lalu cara tersebut sudah pernah ditempuh. Namun, akhirnya justru muncul persoalan besar, yaitu isu kebocoran soal ujian.

"Karena kami susah mengontrol 25 perusahaan percetakan itu, maka kami tarik dan pusatkan. Siapapun boleh ikut, tender terbuka," kata Nuh  saat ditemui di acara bertajuk "Indonesian Young Leader Forum II 2013" yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Kamis 18 April 2013.

Nuh mengatakan, cara tahun ini sebelumnya sudah diterapkan tahun 2012 lalu dan tidak ada persoalan. "Memang kasus ini sangat khusus. Saya pun tak habis pikir."

Kemendikbud mengalokasikan anggaran total sebesar Rp94 miliar untuk mencetak naskah soal UN tahun 2013. Dengan anggaran sebesar ini, tidak mulusnya penyelenggaraan UN tentu menjadi sorotan.

"Saya belum menentukan kelalaian ada di tingkat mana, dan lainnya. Itu kami serahkan sepenuhnya pada tim investigasi. Yang jelas sekarang kami kerja keras untuk menyelesaikan semuanya termasuk naskah soal UN tingkat SMP," kata Nuh. (eh)