VIVAnews - Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris, telah menuai kontroversi. Pemerintah RI berang dan telah melayangkan protes kepada Inggris melalui duta besarnya di Jakarta.
Namun, mantan Menteri Luar Negeri OPM, Nick Messet, justru menilai manuver di Oxford itu hanya gertakan Benny Wenda dan kawan-kawan. Maka, pemerintah RI diminta tidak berlebihan menanggapinya.
"’Ini hanya gertakan, tidak ada arti kalau hanya buka kantor saja, asal jangan pemerintah Inggris mendukung gerakan itu. Jadi sebaiknya pemerintah jangan terlalu kebakaran jenggot, lebih baik menjalin hubungan yang semakin erat terhadap pemerintah Inggris," ujar Nick Messet saat dihubungi melalui telepon oleh VIVAnews, Selasa 7 Mei 2013.
Lanjut dia, bagaimana pun kelompok Benny Wenda akan tetap memperjuangan kemerdekaan untuk Papua. Namun hal itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Padahal, masalah Papua sudah selesai di Dewan Keamanan PBB dan menjadi bagian dari NKRI yang tak terpisahkan.
"Untuk ongkos makan saja setengah mati, apalagi memperjuangkan Papua Merdeka. Jadi janganlah selalu menjanjikan Papua akan merdeka, itu mustahil," katanya
Menurut Nick lagi, pembukaan kantor OPM di Oxford sengaja dibesar-besarkan agar pemerintah Indonesia kelabakan. Itu sebenarnya reaksi yang diinginkan kelompok Benny Wenda, agar kehidupan mereka secara perlahan terangkat.
"’Pembukaan kantor itu hanya membuat langkah Benny Wenda keliling dunia secara mulus. Tapi hasilnya nol," kata Nick.
Dibesar-besarkan
Dia juga mengungkapkan, Benny Wenda banyak berkampanye atas hal-hal yang tidak benar di Inggris mengenai kejadian di Papua. Misalnya telah terjadi pembantaian etnis yang tak memiliki fakta.
"Saya pernah ikut pertemuan di Oxford, tepatnya 2 Agustus 2011. Yang terlihat mereka memajang foto-foto tahun 80 an, seolah-olah telah terjadi genoside di Papua. Lantas ketika saya coba menjelaskan, bahwa saya orang Indonesia dan kondisi Papua tidak seperti itu, malah orang Inggris yang tidak mengerti situasi Papua mengusir saya keluar ruangan," ungkap Nick.
Nick melanjutkan, saat dirinya berjuang untuk Papua Merdeka selama 40 tahun di Eropa dengan menjadi Menteri Luar Negeri OPM, pernah membuka kantor Perwakilan OPM disejumlah negara, namun semua itu sia-sia, karena dunia mengakui Papua adalah bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan.
"Saat saya Menlu, kantor perwakilan OPM di buka di Senegal Afrika tahun 1975, kemudian di Swedia 1992 tapi hasilnya semua sia-sia, Papua atau namanya dulu Irian Barat adalah wilayah Indonesia yang diakui dunia," terangnya.
Meski menganggap pembukaan kantor OPM di Oxford Inggris hanya gertakan, Nick tetap meminta pemerintah untuk mengusut siapa otak dari itu semua.
Pemerintah harus melakukan pendekatan kepada pemerintah Inggris agar kantor perwakilan itu bisa ditutup. "Karena Inggris mengakui Papua bagian dari NKRI," kata Nick. (ren)
Golkar Tetap Optimis Meski Elektabilitas Ahmed Zaki Masih Rendah di Bursa Cagub DKI
Partai Golkar akan mengusung Ketua DPD DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar di Pilkada DKI Jakarta 2024 sebagai calon gubernur (cagub).
