SBY Pantau Pembagian BLSM di Kantor Pos Bogor

Sabtu, 22 Juni 2013 - 06:09 WIB
Oleh :
SBY dan Ani Yudhoyono di KLB Demokrat.
SBY dan Ani Yudhoyono di KLB Demokrat.
Sumber :
  • ANTARA/Widodo S. Jusuf
Photo Mini 1
VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pantau penyaluran BLSM hari ini, Sabtu 22 juni 2013. Rencananya dia akan datang ke kantor pos cabang Bogor, Jalan IR H Juanda No 5 Bogor, Jawa Barat.


Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Marjana di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tadi malam mengatakan, dia akan mendampingi Presiden dalam pemantauan tersebut.


Selain Presiden, sejumlah pejabat tinggi pemerintahan juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk penyaluran salah satu kompensasi kenaikan harga BBM itu.


Berdasarkan jadwal pejabat yang akan memantau penyaluran hari ini. Terdapat nama Menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat, Menteri Kehutanan dan Menteri Perdagangan.


Menteri ESDM rencananya juga akan melakukan meninjauan langsung ke Kantor pos Denpasar.

Baca Juga :
Diskusi dengan Pebisnis di London, Airlangga Pastikan Stabilitas Ekonomi RI Usai Pemilu 

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono mengatakan, pembagian dana BLSM yang mengikutsertakan Presiden dan Menteri tidak mengandung unsur politik.
Baca Juga :
May Day 2024, Menaker Ajak Pekerja/Buruh Tatap Masa Depan Dunia Ketenagakerjaan


Baca Juga :
Sarwendah Ngaku Sudah 2 Bulan Tinggal di Rumah Adik, Ada Apa dengan Ruben Onsu?
"Tidaklah, karena Menteri hanya akan menyaksikan pemberian dana BLSM," ujarnya di tempat yang sama.

Semua menteri menurutnya tanpa terkecuali mendapatkan jatah peninjauan BLSM. Nantinya, hasil peninjauan tersebut akan dievaluasi di dalam sidang kabinet. "Semua bisa melihat, jadi memang tidak ada pembatasan," katanya.


Wakil Presiden Boediono, juga menadap jatah peninjauan. Wapres dijadwalkan akan meninjau kantor pos cabang Malang di Jalan Merdeka Selatan No 5, didampingi Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. (umi)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Semua menteri menurutnya tanpa terkecuali mendapatkan jatah peninjauan BLSM. Nantinya, hasil peninjauan tersebut akan dievaluasi di dalam sidang kabinet. "Semua bisa melihat, jadi memang tidak ada pembatasan," katanya.
Halaman Selanjutnya