- VIVAnews/Alfin Tofler
VIVAnews - Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum, Danis H Sumadilaga, mengaku tidak mengetahui penilaian yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia terkait observasi terhadap kinerja pelayanan publik khususnya pada unit pelayanan perizinan.
Dalam siaran pers siang tadi, Ombudsman menunjuk lima kementerian dengan yang salah satunya Kementerian PU.
"Saya belum tahu apa yang dinilai oleh Ombudsman. Karena definisi pelayanan publik seperti apa yang dinilai. Jadi di sini kami agak bingung," kata Danis, Senin 22 Juli 2013.
Permasalahannya lagi, kata dia, adalah pelayanan PU itu tidak bersinggungan langsung dengan publik. Dia mencontohkan dengan pembuatan bendungan.
Menurutnya, jika proyek itu selesai maka yang mengambil untuk air baku adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Begitu juga dengan irigasinya. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan mengambilnya untuk tenaga listrik.
"Jadi di PU itu tidak ada izin langsung kepada kementerian untuk masyarakat. Pelayanan kami tentu berbeda dengan kepengurusan, misalnya SIM, STNK, KTP dan lain sebagainya," ucap dia. Danis juga menyatakan tidak pernah didatangi oleh Ombudsman terkait masalah itu.
Dia khawatir ada sudut pandang yang berbeda antara Kementerian PU dan Ombudsman dalam melihat sisi pelayanan publik. Pelayanan di Kementerian PU tidak bisa dibandingnkan dengan pelayanan dalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Sesuai Undang-undang pelayanan publik, kalau tidak salah di UU No 25 2009. Di situ disebutkan definisinya ada. Terhadap layanan jasa dan apa. Tapi ini sepertinya digeneralisir semua."
Seharusnya, lanjut dia, ada klasifikasi pelayanan publik seperti apa yang dilakukan oleh kementerian tertentu. Kalau pelayanan publik yang langsung ke masyarakat itu sudah ada dibuat khusus di depan kantor utama kementerian. "Tapi pelayanan apa yang seperti itu," ujarnya.
Ambulans PKS Terguling di Tol Semarang-Batang, 1 Orang Tewas
Ambulans PKS Kecelakaan di Jalan Tol Semarang-Batang, Terguling Setellah Tabrak Truk di KM 353+300
