"Separuh Biaya Pindah Ibukota Cukup untuk Perbaiki Jakarta"

- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluarkan wacana pemindahan ibu kota. Ia terpikat pada ibukota Kazakhstan yang baru, Astana, usai kunjungan kenegaraan.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Triwisaksana, menyatakan, kini tinggal ketegasan pemerintah saja. "Harus jelas

-nya. Jangan sampai Jakarta ditinggalkan begitu saja. Harus jelas semua," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, saat dihubungi, Selasa 10 Sepetember 2013.

Ia menjelaskan pergeseran ibukota yang dilakukan Malaysia saat itu tidak mengganggu stabilitas. Perpindahan pusat pemerintahan tidak menghilangkan arti dari Kuala Lumpur sebagai ibukota. Kuala Lumpur kemudian tumbuh menjadi kota jasa.

Sementara, kata Bang Sani, begitu panggilan Triwisaksana, kondisi Jakarta yang saat ini ibukota sekaligus pusat administrasi dan ekonomi masih carut-marut. Belum lagi, memindahkan ibu kota membutuhkan biaya tinggi. "Perhitungan kita sekitar Rp200 triliun. Dana itu akan sangat efektif bila dijadikan anggaran program prorakyat atau untuk membangun stabilitas ekonomi, memperkuat infrastruktur. Ini lebih realistis," katanya.

"Kalau hanya itu dana yang diperkirakan Rp200 triliun, bisa memaksimalkan Jakarta. Jangan kan semuanya, 50 persen saja sudah sangat cukup membangun Jakarta sebagai pusat administrasi negara," katanya.

Pemindahan ibu kota juga harus dilihat dari sisi lain yakni kondisi sosial masyarakat. Ini yang sering tidak terhitung padahal terdampak besar.

Namun, meski suatu hari kehilangan posisinya sebagai pusat administrasi negara, Bang Sani meyakini Jakarta tetap akan berdiri kokoh. "Jakarta jelas akan menjadi kota jasa meski kehilangan peran administrasi sebagai ibukota negara. Itu bukan masalah," katanya.

Namun pemisahan fungsi itu, kata Bang Sani, butuh proses panjang. "Paling cepat 2027. Kalau dipaksakan lebih cepat, bisa jadi pemborosan dalam situasi sosial ekonomi saat ini," katanya.

Mengenai wilayah yang cocok menjadi ibu kota dan pusat administrasi pemerintahan ia menyerahkan pada pemerintah pusat. "Itu harus ada kajian yang matang. Kalau ikut gagasan Bung Karno, kan Palangkaraya, Kalimatan Tengah. Itu terserah pemerintah pusat, kan katanya sudah ada tim pengkaji," ujarnya. (eh)