Terapkan Sistem Ala Komunis, Direktorat Pajak Dapat Pujian

Rabu, 13 November 2013 - 11:52 WIB
Oleh :
Komisi III DPR-RI Kunjungi Kantor Ditjen Pajak
Komisi III DPR-RI Kunjungi Kantor Ditjen Pajak
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy
Photo Mini 1
VIVAnews
– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Rabu 13 November, memuji Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang melakukan pembersihan lembaga dari pegawai pajak bermasalah dengan menggunakan sistem sel.


Sistem sel itu, menurut Mahfud, meniru sistem komunis. “Idenya bagus, seperti ide PKI. Tidak semua sistem komunis jelek loh,” kata Mahfud dalam seminar ‘Capres Bicara Pajak untuk Indonesia Mandiri’ di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan.


Ide yang tengah digalakkan oleh Ditjen Pajak adalah mengembangkan sistem sel. Misalnya, dari sel kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Jika sel kecil itu mengetahui adanya kejahatan di lingkungan perpajakan, maka mereka menularkan informasi tersebut kepada yang lainnya.
Baca Juga :
Putuskan Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem Siapkan Nama Untuk Menteri?


Baca Juga :
Ganas, Indonesia Hajar Inggris 5-0 di Thomas Cup
“Tidak boleh ada orang di Ditjen Pajak yang diam melihat sesuatu kejahatan karena takut. Dia juga bisa melaporkan atasannya,” ujar Mahfud.

Baca Juga :
Martin Juara, Sprint Race MotoGP Spanyol Diwarnai Banyak Kecelakaan Termasuk Marquez & Bagnaia

Mahfud yakin pegawai pajak korup seperti Gayus Tambunan hanya fenomena kecil. Ia optimistis masih banyak orang-orang di Ditjen Pajak yang bagus. “Ada orang yang mengaku hendak menyuap orang pajak, tapi justru ditolak. Ini yang harusnya dipertahankan,” kata dia.


Mahfud juga mengingatkan peran penting pajak dalam menopang kesejahteraan rakyat. Lebih dari 70 persen APBN ditopang penerimaan pajak. “Artinya negara ini dibiayai oleh rakyat melalui pembayaran pajak, sehingga rakyat berhak menuntut pencapaian negara karena dia sudah membayar pajak. Seluruh rakyat wajib membayar pajak, jangan menghindar,” ujarnya. (umi)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mahfud juga mengingatkan peran penting pajak dalam menopang kesejahteraan rakyat. Lebih dari 70 persen APBN ditopang penerimaan pajak. “Artinya negara ini dibiayai oleh rakyat melalui pembayaran pajak, sehingga rakyat berhak menuntut pencapaian negara karena dia sudah membayar pajak. Seluruh rakyat wajib membayar pajak, jangan menghindar,” ujarnya. (umi)
Halaman Selanjutnya