Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Jumat 20 Desember 2013, mengatakan kepentingan nasional harus dinomorsatukan. Segala kebijakan harus mengedepankan kepentingan nasional dibanding kepentingan asing.
"Itulah esensi Nasionalisme Baru dalam Visi 2045. Kita harus menjamin kebijakan itu lebih dulu untuk kepentingan nasional," kata Aburizal saat berbicara di acara Serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia,
Indonesia Menjawab Tantangan: Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang , di Fakultas Kedokteran UI Salemba, Jakarta.
Dian Widiyanarko
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tegaskan Hubungan dengan Syifa Hadju Baik-baik Saja, Rizky Nazar: Tidak Ada Orang Ketiga
Baca Juga :
Setengah Penjualan Suzuki Berasal dari Mobil Ini
"Itulah esensi Nasionalisme Baru dalam Visi 2045. Kita harus menjamin kebijakan itu lebih dulu untuk kepentingan nasional," kata Aburizal saat berbicara di acara Serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia,
Baca Juga :
Doa Ibunda untuk Ernando Ari dan Indonesia U-23
Hadir juga dalam acara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
ARB, sapaan Aburizal, mengatakan saat ini banyak kepentingan nasional kalah dengan kepentingan asing. Dia mencontohkan Blok Mahakam yang dikuasai asing, yaitu Total E&P Indonesie selama 40 tahun.
Ketika akan habis kontraknya di 2014 dan Pertamina akan ambil alih, ada pejabat yang bilang tidak siap. Ini kata ARB contoh bagaimana kepentingan nasional dikalahkan.
"Beranikah kita
take over
? Pertamina mampu, tapi ada pejabat mengatakan tidak mampu. Indonesia mampu. Kita mampu, kita bangsa besar," kata ARB, menegaskan.
ARB juga mencontohkan kebijakan energi selama ini juga tidak memikirkan kepentingan nasional. Ini terlihat dari ekspor gas padahal murah dan bersih, lalu impor BBM padahal kotor dan mahal.
Nasionalisme baru, kata ARB bukan nasionalisasi perusahaan asing. Tetapi kalau kontraknya sudah selesai harus dikerjakan bangsa Indonesia sendiri. "Soal WTO juga begitu. Kita hormati, tapi kita berjuang mati-matian agar petani kita tidak mati karena ikut WTO itu," ujarnya.
Nasionalisme baru selain akan melindungi kepentingan nasional juga akan membuat masyarakat Indonesia lebih mencintai negerinya. Karena itu aspek budaya juga akan dipertahankan dan direvitalisasi.
"Kita semua makan dari Indonesia, kita minum dari Indonesia. Maka jangan hianati Indonesia," tegasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan setuju dengan ARB tentang kepentingan nasional. Dia mengatakan bangsa Indonesia mampu dan tidak kalah dengan asing.
"Pak ARB benar. Apa sih yang tidak pernah dilakukan bangsa ini. Yang perlu kita lakukan mengencangkan sekrup-sekrup. Mengencangkan keyakinan kita akan kemandirian bangsa," ujarnya.
Ganjar mencontohkan pemimpin dahulu tegas soal kepentingan nasional dan kemandirian ini. Dia mencontohkan Bung Karno yang tegas terhadap asing, juga Pak Harto yang pernah menolak saat ada pulau mau dijual.
Ganjar juga setuju perusahaan asing pengelola sumber daya alam yang selesai kontraknya dialihkan ke pihak nasional. "Saya setuju kalau kontrak selesai diambil. Kita sesuai dengan perjanjian saja. Tapi jangan digoreng lagi. Percuma juga kalau digoreng lagi," katanya.
Dian Widiyanarko
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hadir juga dalam acara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
