Sumber :
- Reuters
VIVAnews - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, membantah tudingan pengacara mantan ketua umum partai Demokrat Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, ihwal aliran dana Bailout Bank Century ada yang masuk ke kantongnya.
"Apa yang dia sampaikan dalam upaya untuk mencoba membela dirinya dan meringankan dirinya tentu saja. Namanya juga ingin hukumannya ringan," kata Amir usai peresmian pelayanan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Online di Jakarta, Selasa 25 Maret 2014.
Amir meyakini KPK tidak akan terkecoh dengan pernyataan kuasa hukum ketua ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) ini. Para penyidik KPK tidak akan mendengar pernyataan ini dengan begitu saja, karena para penyidik KPK merupakan para profesional di bidangnya.
"Namun, informasi ini juga tidak akan dibiarkan oleh KPK. Mereka mungkin akan mendalaminya. Kita serahkan semua ke KPK," ujarnya.
Baginya, upaya perlawanan terhadap korupsi harus terus dilakukan. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungannya. Dengan diresmikan Administrasi Hukum Umum (AHU) online ini akan mempermudah dan mempercepat pelayanan.
"Ini akan mempercepat terwujudnya 'good governance' menuju clean government. Ini mempermudah pemohon dan para notaris," paparnya.
Bagi masyarakat yang hendak menggunakan jasa Ditjen AHU online ini dapat mengakses di situs ahu.web.id. Dalam situs tersebut diberikan ruang-ruang aplikasi beberapa jenis layanan jasa hukum, seperti tentang perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan serta pengangkatan notaris.
"Dan sepenuhnya layanan jasa hukum dilakukan dengan sistem elektronik. Ini akan mempermudah, mempercepat dan menekan biaya pelayanan hukum," kata dia. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Dan sepenuhnya layanan jasa hukum dilakukan dengan sistem elektronik. Ini akan mempermudah, mempercepat dan menekan biaya pelayanan hukum," kata dia. (one)
