Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Gubernur Jawa Tengah mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait pungutan liar uji kir (kelaikan kendaraan angkutan umum) di Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Satpel PKB) di wilayah Jawa Tengah. Namun, kewenangan itu berada di wilayah kabupaten kota.
"Di sini (Jawa Tengah) uji kir itu wilayah Kabupaten/Kota. Kita tidak dikir, ya, diperiksa mesin itu lho. Itu komplainnya sudah banyak sekali ke saya," ungkap Ganjar kepada VIVAnews di Semarang, Kamis 24 Juli 2014.
Namun untuk menindak berbagai laporan yang masuk ke dirinya itu, kata Ganjar, berbeda dengan yang terjadi di DKI Jakarta. Di mana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat naik pitam ketika menemukan praktik pungli uji kir di Kedaung Angke, Jakarta Barat.
"Wewenang uji kir ada di pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Komplainnya soal pungli, lha wong itu bayar tidak ada kuitansinya, tidak ada apa-apanya," tegas dia.
Kendati demikian, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan kepolisian agar uji kir bersih tanpa pungli.
Lanjut Ganjar, uang pungli yang masuk dari luar itu justru akan dihalalkan, namun sebagai wujud tarif uji kir. Jika tarif itu berasal dari eksternal yang haram maka dihalalkan dengan cara menginternalisasikan biaya eksternal.
"Tapi berapa tarif yang dikenakan, ya mari kita buat payung hukum, kalau begini kan tidak pas," imbuh Ganjar.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, di Jateng sendiri ada kabupaten yang bersih menerapkan teknis uji kir yakni di Kabupaten Brebes. Menurutnya, sikap pro aktif Kapolres merupakan hal yang patut ditiru.
"Di Brebes itu bersih. Jadi dari Samsat kita Provinsi sudah dibersihin, maka kalau dari sana bersih, bareng-bareng satu kantor bersih," tegasnya.
Menanggapi sikap Ahok saat melakukan sidak tentang uji kir kendaraan di DKI Jakarta, Ganjar mengapresiasi. Apalagi DKI juga langsung didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara langsung.
"Ahok saya kira bagus, sama KPK kemarin. Sayang tidak ada KPK di sini, kalau ada saya ajak sekalian," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kendati demikian, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan kepolisian agar uji kir bersih tanpa pungli.
