"DPD Itu Mediator, Jangan Jadi Broker Daerah"

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida menekankan fungsi anggota DPD yang baru sebagai representasi dari daerah. Ia mengingatkan anggota DPD RI yang baru jangan sampai terjebak dan memanfaatkan kebijakan untuk kepentingan tertentu.

"Datang dari daerah ke pusat harus jadi mediator. Jangan jadi broker proyek daerah di pusat," kata La Ode saat Orientasi I calon anggota terpilih DPD RI periode 2014-2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu 30 Agustus 2014.

Ia mengatakan, apa yang diingatkannya bukan cerita belaka. Sebab, La Ode mengaku pernah menemukan bukti.

"Saya pernah buka pos mafia anggaran, ternyata ada indikasi broker. Ini bahaya. Perjuangan daerah harus resmi. Jangan datang ke Senayan jadi broker," katanya.

La Ode mengingatkan agar para anggota DPD yang baru mengumpulkan program daerah. Selanjutnya, melakukan mediasi dengan pemerintah pusat untuk kepentingan pembangunan daerah.

Ia mengatakan, fungsi DPD adalah melakukan pemerataan pembangunan. DPD melakukan netralitas kebijakan yang terlalu kental nilai politis ideologi dan populasi wilayah.

"Ini bahaya. Nanti pembangunan hanya di Jawa. Bagaimana Papua, wilayah perbatasan dan daerah yang masih tertinggal," jelasnya.

Ia melanjutkan posisi DPD mempunyai peran penting seperti DPR dan MPR. Posisi strategis itu, kata La Ode, bisa menjadikan DPD mempunyai kemungkinan melakukan penyelewengan dengan kekuatan data daerah yang dimilikinya. 

"Jangan jadi broker dan mafia anggaran. Malu nanti di KPK," tegasnya. (art)