- VIVAnews/Daru Waskita (DIY)
VIVAnews - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah mendesak kepada pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK untuk tetap melanjutkan kebijakan pemeritahan SBY terkait moratorium TKI ke negara yang kini rawan konflik seperti di kawasan Timur Tengah.
"Moratorium TKI di kawasan rawan konflik harus tetap dipertahankan oleh pemerintahan Jokowi-JK," katanya di sela-sela acara temu wicara dan ekspor TKI purna tahun 2014 di Kabupaten Bantul, DIY, Rabu 16 September 2014.
Menurutnya, di kawasan Timur Tengah tidak saja negara tersebut rawan dengan konflik namun juga budaya dan hukum yang sangat berbeda dengan negara di kawasan lainnya. Ketidaktahuan para TKI akan budaya dan hukum yang dianut terkadang membuat TKI mendapatkan hukuman berat.
"Perbedaan budaya dan hukum yang digunakan menyebabkan banyak TKI yang terancam hukuman mati," jelasnya.
Kondisi ini sangat berbeda dengan TKI yang bekerja di negara kawasan Asia yang budayanya hampir sama dengan di Indonesia sehingga jarang ditemui TKI bermasalah karena perbedaan budaya dan hukum.
"Jikapun terjadi masalah dengan TKI biasanya karena tindakan kriminalitas atau over stay dapat diberikan bantuan secara cepat dari Kedubes yang ada di negara tersebut," imbuhnya.
Pemerintahan Jokowi-JK mendatang juga harus memantau secara serius adanya penjualan manusia yang marak terjadi di Indonesia. Para TKI ini tidak memiliki SDM yang mencukupi namun dijanjikan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar.
"Hati-hati kalau lulusan SD dijanjikan bekerja di Spa, nantinya sampai ditujuan bekerja di Spa yang ada plusnya dan akhirnya akan dipekerjakan sebagai wanita plus," ucapnya.
Moratorium TKI dikeluarkan untuk melindungi TKI, termasuk di dalamnya memulangkan 7000 TKI ke Indonesia. Sejalan dengan itu juga dilakukan pembenahan terhadap pengiriman TKI. (adi)
Deretan Negara dengan Angkatan Udara Terkuat di Dunia
Ada deretannegara yang memiliki Angkatan Udara paling kuat di tahun 2024. Dalam daftar tersebut, Amerika Serikat (AS) masih menunjukkan dominasinya atas negara-negara ini
