Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews -
Presiden Joko Widodo saat ini sedang menggodok kabinet barunya agar roda pemerintahan bisa berjalan mulus ke depannya. Walaupun kabinet belum terbentuk, saat kampanye lalu Jokowi telah menyatakan akan fokus kepada pembangunan infrastruktur.
Namun, berapa alokasi untuk infrastruktur ini masih belum jelas. Sebab, dalam APBN 2015 hanya dialokasikan sebanyak Rp169 triliun. Angka ini bahkan lebih kecil daripada anggaran infrastruktur pada 2014 yang sebesar Rp206 triliun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Namun, berapa alokasi untuk infrastruktur ini masih belum jelas. Sebab, dalam APBN 2015 hanya dialokasikan sebanyak Rp169 triliun. Angka ini bahkan lebih kecil daripada anggaran infrastruktur pada 2014 yang sebesar Rp206 triliun.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Iwan Dermawan Hanafi, dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014 mengungkapkan, pemerintah paling tidak harus menyediakan sepuluh persen dari PDB untuk pembangunan infrastruktur jika ingin maju.
"Jika PDB Indonesia Rp9 ribu triliun, paling tidak dana pembangunan infrastruktur harus Rp900 triliun," katanya.
Kurangnya dana pembangunan infrastruktur ini, menurut dia, menyebabkan pembangunan infrastruktur pada 2013-2014 lebih banyak dilakukan oleh BUMN. Ia mengharapkan pemerintah periode ini bisa mengambil salah satu jalan alternatif mengenai pembiayaan melalui Bank Dunia.
Ia mengatakan, Bank Dunia akan berinisiatif menggalang dana swasta untuk membangun infrastruktur di negara berkembang. Jika selama ini di dunia ketiga dan negara
emerging market
telah menggunakan dana US$1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, dengan ini dana yang disalurkan akan lebih besar.
Bank Dunia menyatakan ada dana pensiun dan juga dana asuransi sebesar US$80 triliun yang hanya digunakan lima persen untuk pembangunan infrastruktur di negara berkembang.
Yang menjadi tantangan bagi pemerintahan baru, menurut Iwan, adalah apakah Indonesia yang masih terbelenggu masalah struktural akan bisa menggaet dana tersebut untuk masuk. Untuk itulah pemerintah baru harus menyelesaikan masalah struktural yang ada di dalam negeri.
Masalah-masalah tersebut menurut Iwan adalah pengadaan lahan, masalah perizinan oleh pemerintah daerah, birokrasi, kesadaran bagi warga terhadap urgensi pembangunan, dan masalah koordinasi antar sektor serta korupsi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Iwan Dermawan Hanafi, dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014 mengungkapkan, pemerintah paling tidak harus menyediakan sepuluh persen dari PDB untuk pembangunan infrastruktur jika ingin maju.
