Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews -
Presiden Joko Widodo saat ini sedang menggodok kabinet barunya agar roda pemerintahan bisa berjalan mulus ke depannya. Walaupun kabinet belum terbentuk, saat kampanye lalu Jokowi telah menyatakan akan fokus kepada pembangunan infrastruktur.
Namun, berapa alokasi untuk infrastruktur ini masih belum jelas. Sebab, dalam APBN 2015 hanya dialokasikan sebanyak Rp169 triliun. Angka ini bahkan lebih kecil daripada anggaran infrastruktur pada 2014 yang sebesar Rp206 triliun.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Iwan Dermawan Hanafi, dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014 mengungkapkan, pemerintah paling tidak harus menyediakan sepuluh persen dari PDB untuk pembangunan infrastruktur jika ingin maju.
"Jika PDB Indonesia Rp9 ribu triliun, paling tidak dana pembangunan infrastruktur harus Rp900 triliun," katanya.
Kurangnya dana pembangunan infrastruktur ini, menurut dia, menyebabkan pembangunan infrastruktur pada 2013-2014 lebih banyak dilakukan oleh BUMN. Ia mengharapkan pemerintah periode ini bisa mengambil salah satu jalan alternatif mengenai pembiayaan melalui Bank Dunia.
Ia mengatakan, Bank Dunia akan berinisiatif menggalang dana swasta untuk membangun infrastruktur di negara berkembang. Jika selama ini di dunia ketiga dan negara
emerging market
telah menggunakan dana US$1 triliun untuk pembangunan infrastruktur, dengan ini dana yang disalurkan akan lebih besar.
Masalah-masalah tersebut menurut Iwan adalah pengadaan lahan, masalah perizinan oleh pemerintah daerah, birokrasi, kesadaran bagi warga terhadap urgensi pembangunan, dan masalah koordinasi antar sektor serta korupsi.
Pemuda Babak Belur Dihajar Massa Usai Kedapatan Curi Motor saat Nobar Timnas U-23
Seorang pemuda diamankan dan dihajar oleh massa, usai kedapatan melakukan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Peristiwa ini terjadi saat sedang nobar Timnas U-23.
VIVA.co.id
30 April 2024
Baca Juga :
