Sumber :
- Airbus
VIVAnews
- AirNav Indonesia membantah mutasi sejumlah pejabatnya karena berkaitan dengan kasus kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Perusahaan umum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan itu beralasan tidak memiliki kewenangan pemberian izin penerbangan pesawat apa pun. Soal mutasi sejumlah pejabat, itu semata untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
Baca Juga :
Tiga Jasad AirAsia QZ8501 Tiba di Surabaya
Kementerian Perhubungan memutasi sejumlah pejabat AirNav Indonesia terkait dugaan izin siluman rute penerbangan AirAsia QZ8501 dari Surabaya menuju Singapora. AirNav adalah perusahaan pelat merah yang mengelola pelayanan navigasi penerbangan. BUMN itu merupakan peleburan Unit Pelayanan Teknis Direktorat Perhubungan, Angkasa Pura I dan II.
Kementerian Perhubungan masih melakukan proses audit investigasi terkait izin terbang yang dikeluarkan untuk pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada Minggu, 28 Desember 2014.
Ada beberapa pegawai Kementerian Perhubungan yang dinonaktifkan karena diduga terlibat mengeluarkan izin terbang pesawat AirAsia yang tidak sesuai jadwal.
Ada dua pejabat yang dinonaktifkan, yakni Kepala Bidang Keamanan dan Kelayakan Angkutan Udara merangkap Unit Kerja Pelaksana Slot Time di Otoritas Bandara Wilayah III, Surabaya, dan Principle Operation Inspector.
Baca berita lain:
Halaman Selanjutnya
Kementerian Perhubungan masih melakukan proses audit investigasi terkait izin terbang yang dikeluarkan untuk pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura pada Minggu, 28 Desember 2014.
