Sumber :
- sttik-ptik.ac.id
VIVAnews
- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo menarik surat penunjukan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dari DPR. Mereka menilai Jokowi sebaiknya mengkaji ulang proses pemilihan calon Kapolri tersebut.
"Harapannya, Jokowi menarik surat yang sudah dikirim kepada DPR. Ini bentuk koreksi kepada pemerintah untuk memperdalam rekam jejak calon," kata aktivis ICW, Emerson Yunto di kantor PPATK, Jakarta, Senin 12 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tegaskan Hubungan dengan Syifa Hadju Baik-baik Saja, Rizky Nazar: Tidak Ada Orang Ketiga
Baca Juga :
Setengah Penjualan Suzuki Berasal dari Mobil Ini
"Harapannya, Jokowi menarik surat yang sudah dikirim kepada DPR. Ini bentuk koreksi kepada pemerintah untuk memperdalam rekam jejak calon," kata aktivis ICW, Emerson Yunto di kantor PPATK, Jakarta, Senin 12 Januari 2015.
Baca Juga :
Doa Ibunda untuk Ernando Ari dan Indonesia U-23
Emerson mengatakan penarikan surat tersebut penting demi mendapatkan figur Kapolri yang lebih baik di masa datang. Setelah ditarik, Jokowi bisa melibatkan dua lembaga anti korupsi seperti PPATK dan KPK.
"Jokowi masih punya cukup waktu menarik kembali atau meminta keterangan KPK-PPATK," ujarnya.
Emerson melanjutkan, seharusnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa lebih aktif dalam menjaring calon Kapolri. Namun, dia ternyata terlalu cepat menyerahkan nama Budi Gunawan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.
"Saya pikir ini belum terlambat. Jokowi masih mungkin mencabut kembali," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Emerson mengatakan penarikan surat tersebut penting demi mendapatkan figur Kapolri yang lebih baik di masa datang. Setelah ditarik, Jokowi bisa melibatkan dua lembaga anti korupsi seperti PPATK dan KPK.
