Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Presiden Joko Widodo agar transparan dan akuntabel dalam memilih Kapolri. Sebab, bila tidak dampaknya akan dirasakan dimasa depan.
"Jangan sampai ke depan ada Kapolri yang dipanggil dan diperiksa dalam kasus pencucian uang," kata aktivis ICW, Emerson Yunto di kantor PPATK, Jakarta, Senin 12 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Jangan sampai ke depan ada Kapolri yang dipanggil dan diperiksa dalam kasus pencucian uang," kata aktivis ICW, Emerson Yunto di kantor PPATK, Jakarta, Senin 12 Januari 2015.
Emerson berpendapat, Jokowi harus mengantisipasi kemungkinan tersebut. Dia meyakini bahwa ada waktu untuk berpikir ulang soal penunjukan Komjen (Pol) Budi Gunawan.
"Masih ada waktu Jokowi meminta keterangan KPK dan PPATK," ujarnya.
Emerson menegaskan, siapa Kapolri adalah pilihan Jokowi sebagai Presiden. Bukan pilihan orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab besar ada di tangannya.
"Apa susahnya Jokowi memanggil PPATK dan KPK. Melihat lebih detail? Pintu proses penjaringan tidak hanya mengandalkan surat Kabareskrim. Proses yang baik bahkan bukan hanya Presiden, DPR juga bisa melakukan hal yang sama," katanya.
Halaman Selanjutnya
Emerson berpendapat, Jokowi harus mengantisipasi kemungkinan tersebut. Dia meyakini bahwa ada waktu untuk berpikir ulang soal penunjukan Komjen (Pol) Budi Gunawan.
