Sumber :
- Istimewa
VIVA.co.id -
Kelompok Fraksi (Poksi) di Komisi V DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) keselamatan transportasi, bukan hanya terkait dengan tragedi AirAsia, tapi juga evaluasi keseluruhan keselamatan transportasi di Indonesia.
"Poksi PKS dan mayoritas Poksi di Komisi V merekomendasikan pembentukan panja," kata anggota Fraksi PKS, Abdul Hakim, saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), BMKG, Basarnas dan KNKT, Selasa, 20 Januari 2015.
Pada pernyataan yang dikirim pada VIVA.co.id, Hakim menyebut pembentukan panja bukan hanya mengevaluasi kasus AirAsia, tapi program keselamatan transportasi darat, laut dan udara, seiring tingginya angka kecelakaan di Indonesia.
Saat raker, Hakim mendesak Kemenhub untuk segera memenuhi hasil audit Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) dari International Civil Aviation Organization (ICAO), khususnya pembenahan birokrasi dan kelembagaan yang mendapat skor terburuk dari ICAO.
“Sudah saatnya Menhub melakukan pembenahan internal. Menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya dan meningkatkan kualitas SDM. Kemenhub harus segera memenuhi hasil audit ICAO dari USOAP, khususnya pembenahan birokrasi dan kelembagaan yang mendapat skor terburuk dari ICAO,” ujar Hakim.
Baca Juga :
Alasan Subsidi Listrik Membengkak Tahun Depan
Oleh karena itu timbul kecurigaan terkait pembentukan IDSC, yang diduga hanya demi kepentingan segelintir pejabat nakal di Kemenhub. Apalagi, IDSC mendapat pembiayaan tidak sedikit dari Angkasa Pura, sebesar Rp1 miliar per tahun. (one)
Simak Juga:
Halaman Selanjutnya
Oleh karena itu timbul kecurigaan terkait pembentukan IDSC, yang diduga hanya demi kepentingan segelintir pejabat nakal di Kemenhub. Apalagi, IDSC mendapat pembiayaan tidak sedikit dari Angkasa Pura, sebesar Rp1 miliar per tahun. (one)