Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Tiga bulan berjalan pemerintahan Presiden dan wakil Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dinilai belum mampu mewujudkan harapan publik terhadap perubahan. Pasangan ini bahkan dianggap masih mengedepankan paradigma lama dalam pemerintahan mereka.
Analisa itu ditunjukkan dalam hasil analisis tim Puspol Indonesia. Riset ini menangkap bahwa, tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan. Khususnya dalam implementasi di anggaran negara.
"Tidak ada perubahan paradigmatik dalam kebijakan pemerintah," kata Direktur Kajian Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia, Kusfiardi, dalam Diskusi Evaluasi Triwulan Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Rabu 21 Januari 2015.
Menurut dia, ada kontradiksi tajam ketika pemerintah menghapus subsidi yang dianggap membebani. Namun di sisi lain, pemerintah ternyata tidak bersungguh-sungguh mengoptimalkan pemungutan pajaknya.
Saat ini, telah terjadi pengurangan jumlah subsidi dari semula Rp414,68- triliun menjadi Rp232,716 triliun. Namun faktanya, tetap belum bisa menutup defisit anggaran, penurunannya hanya sebesar Rp19,976 triliun.
Pemerintah pun mengambil langkah dengan berutang. Tercatat, akan diproyeksikan sebesar Rp49,232 triliun akan ditarik dari luar negeri. Itu belum ditambah dengan komitmen pinjaman siaga sebesar Rp61 triliun kepada Bank Dunia, Asean Development Bank dan pemerintah negara Australia.
Baca Juga :
Daftar 12 Menteri Hasil Reshuffle, 9 Wajah Baru
Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa saat ini memang tidak ada perubahan fiskal mendasar dalam anggaran negara.
Baca Juga :
Kembalinya Sri Mulyani ke Kursi Menteri Keuangan
"Pemerintah menampakkan keberpihakannya pada investor dan kelompok pengusaha. Dengan dalih meningkatkan kualitas belanja negara, pemerintah mengarahkan kebijakannya bukan pada kepentingan publik," kata Kusfiardi. (ren)
Jokowi Beber 'Mantra' RI di Forum Ekonomi Islam Dunia
Jokowi Dorong Pemberdayaan UMKM.
VIVA.co.id
2 Agustus 2016
Baca Juga :
