Sumber :
- VIVAnews/Dyah Ayu Pitaloka
VIVA.co.id
- Istri mendiang aktivis hak asasi manusia Munir, Suciwati, menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, seperti pernyataan pejabat di era Orde Baru.
Menurut Suciwati, sikap Menteri Tedjo yang bilang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasut atau memprovokasi masyarakat untuk berdemonstrasi menyusul penangkapan Bambang Widjojanto adalah reaksi tak elok. Dia dan ratusan orang yang berunjuk rasa di kantor KPK tidak dihasut melainkan atas insiatif sendiri. Tak ada pula yang menggerakkan atau mengerahkan.
“(pernyataan menghasut) itu bahasa Orde Baru. Lama-lama, kalau rakyat mengkritik pemerintah, bisa dianggap subversif (gerakan/usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yg sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang,” katanya kepada
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh
Menurut Suciwati, sikap Menteri Tedjo yang bilang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasut atau memprovokasi masyarakat untuk berdemonstrasi menyusul penangkapan Bambang Widjojanto adalah reaksi tak elok. Dia dan ratusan orang yang berunjuk rasa di kantor KPK tidak dihasut melainkan atas insiatif sendiri. Tak ada pula yang menggerakkan atau mengerahkan.
“(pernyataan menghasut) itu bahasa Orde Baru. Lama-lama, kalau rakyat mengkritik pemerintah, bisa dianggap subversif (gerakan/usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yg sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang,” katanya kepada
VIVA.co.id
, Minggu, 25 Januari 2015.
Kalau ada menteri, apalagi sekelas Menteri Koordinator, berbicara seperti itu, kata Suciwati, sama dengan berupaya menghalang-halangi rakyat berdemokrasi. Massa bukan berniat merongrong pemerintahan melainkan mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
Massa yang menggelar orasi di halaman kantor KPK sejak Jumat lalu, ujar Suciwati, pun tak berniat menghalang-halangi proses hukum terhadap Bambang Widjojanto, karena memang bukan untuk mendukung pimpinan KPK itu.
“Silakan saja diproses hukum. Kita hormati. Kita tidak mau melindungi pelaku kejahatan, kok.” Tetapi, katanya, kasus itu terkesan dipaksakan dan dicari-cari. Ditambah proses penangkapan Bambang Widjojanto yang tak manusiawi bak perampok atau penjahat kemanusiaan.
Cara Polisi menangkap Bambang, menurutnya, tak elegan yang kemudian sangat terkesan berusaha mempermalukan pimpinan KPK itu. “Tujuannya adalah untuk mendelegitimasi KPK,” katanya. Kalau KPK tak lagi dipercaya masyarakat, perang melawan korupsi dipastikan berhenti.
Dia meminta Presiden Joko Widodo menegur Menteri Tedjo. Tak sepatutnya Menteri menyampaikan pernyataan seperti itu yang kemudian mengesankan Pemerintah tak mendukung upaya pemberantasan korupsi. “Kalau enggak mengerti, lebih baik tutup mulut. Kalau tidak tahu masalahnya, lebih baik diam.”
Menteri Tedjo meminta KPK dan Polri saling menjaga suasana agar tetap kondusif. Dia berharap tak ada pihak yang mengeluarkan pernyataan kepada media, yang dinilai kekanak-kanakan.
"Jangan membakar (amarah) massa dan rakyat kita ini. Jangan membuat statement panas,” katanya di kompleks Istana, Jakarta, Sabtu, 24 Januari 2015.
Menteri juga berharap kedua pihak tak membuat pergerakan massa. "Ini yang kami sesalkan sebagai penanggung jawab keamanan," ujarnya.
Ketua KPK, Abraham Samad, menemui para pendukung Komisi, yang menggelar aksi di halaman kantor lembaga itu, pada Jumat lalu, hari saat Bambang Widjojanto ditangkap Polisi. Dia berterima kasih atas dukungan dan apresiasi masyarakat atas musibah yang menimpa pada KPK.
"Saudara-saudaraku yang saya cintai, hari ini kita akan bersatu menegakkan kembali komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi yang selama ini sudah berjalan," ujar Abraham, Jumat, 23 Januari 2015. Menurutnya, hal yang terjadi hari itu adalah salah satu upaya untuk mengerdilkan langkah pemberantasan korupsi.
Abraham menyerukan masyarakat tetap menegakkan kebenaran, keadilan, dan kembali berkomitmen menjunjung tinggi pemberantasan korupsi. Dia meminta masyarakat bersatu padu melawan aksi-aksi penzaliman dan kriminalisasi terhadap KPK.
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
VIVA.co.id
