Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pesantren Amanatul Ummah di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 17 April 2015. Presiden bertemu pimpinan pesantren dan sejumlah kiai Nahdratul Ulama (NU).
Kepala Negara mengeluhkan sikap masyarakat yang ingin segera mendapat perubahan dalam pemerintahan baru. Padahal semua membutuhkan tahapan, proses dan waktu.
Baca Juga :
Harapan Industri Pelayaran untuk Menhub Baru
Baca Juga :
Spanduk Setya Novanto Jadi Cawapres Jokowi 2019
"Oleh karena itu saat kami putuskan pengalihan subsidi itu memang banyak tantangan dan banyak protes tetapi itu keputusan. Kami yakini pengalihan subsidi itu setidaknya dua sampai tiga tahun akan kelihatan," katanya.
Menurut Presiden, anggaran subsidi BBM dapat dialihkan dan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur seperti kereta api, jalan tol, dan pelabuhan. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Bayangkan Rp300 triliun itu sepuluh tahun jadi Rp3.000 triliun. Padahal untuk membangun kereta api seluruh Indonesia hanya butuh Rp360 triliun. Berpuluh tahun tidak bisa kita bangun karena subsidi itu," lanjutnya.
Jokowi juga menceritakan tentang keluhan masyarakat yang kerap menuntut Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
“Perlu saya sampaikan bahwa setelah dilantik jadi Presiden, APBN sudah digedok (disahkan) oleh Dewan (Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga kami baru mengubah pertengahan Januari. Setelah digedok, uang tidak bisa langsung digunakan, perlu proses administrasi sekitar dua bulan, baru bisa digunakan," Kepala Negara menguraikan. (ren)
Halaman Selanjutnya
Menurut Presiden, anggaran subsidi BBM dapat dialihkan dan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur seperti kereta api, jalan tol, dan pelabuhan. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.