- D.A.Pitaloka/Malang
"Ada tiga tuntutan besar yang ingin kami sampaikan pada Presiden Joko Widodo," kata Humas BEM Malang Raya, Dinda Aisya.
Tuntutan pertama tentang karut marutnya aparat penegak hukum di Indonesia, terutama perselisihan antara Kepolisian dan KPK yang berujung pada pengunduran diri dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
"Kami ingin Presiden berkomitmen mengoptimalkan sinergi antara aparat penegak hukum dan juga memberantas mafia hukum. Konflik antara KPK dan Polri adalah salah satu contoh gagalnya sinergi antara aparat penegak hukum," katanya.
Tuntutan berikutnya, meminta Presiden untuk fokus menangani kesejahteraan dan kesehatan masyarakat menengah bawah. Adanya BPJS dan Kartu Indonesia Sehat belum mampu menyelesaikan kebutuhan masyarakat akan kesehatan.
"Banyak masalah yang terjadi di BPJS, seperti pelayanan yang buruk dan rencana naiknya premi BPJS yang memberatkan masyarakat. Sementara Presiden malah mengeluarkan KIS yang belum jelas perbedaanya dengan BPJS, dan berpotensi menimbulkan masalah baru," ujar Dinda.
Mahasiswa juga menuntut Presiden Jokowi pro kepada rakyat kecil dengan mengembalikan sistem subsidi premium seperti sebelumnya.
"Sistem baru yang berpatokan pada indeks harga minyak mentah dunia sangat memberatkan masyarakat," kata Dinda.
Seharusnya, semua tuntutan itu akan diteriakkan langsung di depan Presiden Jokowi yang rencananya akan berkunjung ke Malang pada hari ini. Namun Jokowi batal melakukan kunjungan kerja ke Malang.
"Kami sudah siapkan aksi, tapi Presiden batal datang. Kami akan turun lagi ke jalan pada 27 April nanti saat Presiden datang ke Malang," katanya.
Aksi demo hari ini dikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang, diantaranya BEM Universitas Brawijaya, BEM Universitas Negeri Malang, BEM Universitas Merdeka Malang, BEM dari Polinema dan Poltekes.
"Meskipun tak ada Presiden, kami tetap turun ke jalan untuk mencerahkan masyarakat," kata Dinda. (ase)
Antisipasi Kepadatan, KRL Tambah Petugas Tiket
Sejumlah stasiun akan diprioritaskan.
