Johan Budi: Pansel KPK Jangan Diisi Orang Partai
Rabu, 20 Mei 2015 - 05:54 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyarankan agar panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK tidak terafiliasi partai politik tertentu. Itu agar seleksi calon pimpinan KPK yang baru nanti terpilih sesuai kredibilitas yang mumpuni.
"Kalau saya, pansel pimpinan KPK tidak boleh terafiliasi dengan partai politik tertentu lah," ujar Johan Budi di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 20 Mei 2015.
Kredibilitas pansel KPK itu, kata Johan, agar pimpinan KPK nanti lebih bisa terhindar dari upaya pelemahan terhadap lembaga tinggi negara itu dari serangan pihak yang tidak sejalan dengan KPK.
Namun demikian, Johan enggan "menuding" salah satu nama dari 12 nama pansel yang dikabarkan bakal menjadi tim yang memilih petinggi KPK nantinya. Meski memberikan kriteria, ia tidak bersedia mengajukan nama atau mendukung kandidat yang beredar saat ini.
Johan hanya menekankan jika pansel harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pemberantasan korupsi. "Bukan hanya tentang KPK, tapi memiliki integritas dan rekam jejak yang jelas," kata dia.
Saat ini, ada 12 nama yang disebut-sebut masuk dalam daftar calon anggota pansel pimpinan KPK baru. Mereka antara lain, Saldi Isra (akademisi), Zainal Arifin Mochtar (direktur Pusat Kajian Antikorupsi), Jimly Asshidiqie (mantan hakim konstitusi), Tumpak Panggabean Hatorangan (mantan pimpinan KPK), dan Refly Harun (praktisi hukum).
  Â
Selanjutnya, Erry Riyana Hardjapamekas (mantan pimpinan KPK), Oegroseno (mantan wakil kepala Polri), Romli Atmasasmita (akademisi), Margarito Kamis (akademisi), Chairul Huda (akademisi), Imam Prasodjo (akademisi), dan Abdullah Hehamahua (mantan penasihat KPK).
  Â
Ada tiga nama yang menjadi sorotan publik ketika mereka masuk dalam draf pansel pimpinan KPK baru nanti. Mereka adalah Romli Atmasasmita, Margarito Kamis, dan Chaerul Huda, karena yang bersangkutan pernah menjadi saksi ahli Komisaris Jenderal Budi Gunawan dalam sidang praperadilan melawan KPK.
Baca Juga
"Kalau saya, pansel pimpinan KPK tidak boleh terafiliasi dengan partai politik tertentu lah," ujar Johan Budi di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 20 Mei 2015.
Kredibilitas pansel KPK itu, kata Johan, agar pimpinan KPK nanti lebih bisa terhindar dari upaya pelemahan terhadap lembaga tinggi negara itu dari serangan pihak yang tidak sejalan dengan KPK.
Namun demikian, Johan enggan "menuding" salah satu nama dari 12 nama pansel yang dikabarkan bakal menjadi tim yang memilih petinggi KPK nantinya. Meski memberikan kriteria, ia tidak bersedia mengajukan nama atau mendukung kandidat yang beredar saat ini.
Johan hanya menekankan jika pansel harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pemberantasan korupsi. "Bukan hanya tentang KPK, tapi memiliki integritas dan rekam jejak yang jelas," kata dia.
Saat ini, ada 12 nama yang disebut-sebut masuk dalam daftar calon anggota pansel pimpinan KPK baru. Mereka antara lain, Saldi Isra (akademisi), Zainal Arifin Mochtar (direktur Pusat Kajian Antikorupsi), Jimly Asshidiqie (mantan hakim konstitusi), Tumpak Panggabean Hatorangan (mantan pimpinan KPK), dan Refly Harun (praktisi hukum).
  Â
Selanjutnya, Erry Riyana Hardjapamekas (mantan pimpinan KPK), Oegroseno (mantan wakil kepala Polri), Romli Atmasasmita (akademisi), Margarito Kamis (akademisi), Chairul Huda (akademisi), Imam Prasodjo (akademisi), dan Abdullah Hehamahua (mantan penasihat KPK).
  Â
Ada tiga nama yang menjadi sorotan publik ketika mereka masuk dalam draf pansel pimpinan KPK baru nanti. Mereka adalah Romli Atmasasmita, Margarito Kamis, dan Chaerul Huda, karena yang bersangkutan pernah menjadi saksi ahli Komisaris Jenderal Budi Gunawan dalam sidang praperadilan melawan KPK.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
VIVA.co.id
8 Januari 2024