Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan hingga saat pendaftar calon pimpinan KPK masih sangat minim dari kalangan perempuan. Dari 189 pendaftar, jumlah pendaftar calon pimpinan KPK perempuan hanya 10 orang sehingga perlu didorong lagi.
"Banyak perempuan yang punya kemampuan menjadi pimpinan KPK namun entah kenapa yang mendaftar masih sangat minim," kata Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Supra Wimbarti, Sabtu 20 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh
"Banyak perempuan yang punya kemampuan menjadi pimpinan KPK namun entah kenapa yang mendaftar masih sangat minim," kata Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Supra Wimbarti, Sabtu 20 Juni 2015.
Menurutnya dari sekian banyak pendaftar, calon pimpinan KPK ada yang diajukan dari instansi POlri, Kejagung dan lain-lainya. Namun demikian nama-nama yang diajukan menjadi pimpinan KPK tetap mendapatkan perlakuan sama dengan pendaftar calon pimpinan KPK yang lainnya.
"Mereka-mereka yang diusulkan ini akan diperlakukan sama, yakni harus mengikuti seleksi sebagaimana calon lainnya. Usulan nama bukan berarti sebagai booking seat yang harus diloloskan,"ucapnya.
Supra menjelaskan ada tiga nama yang diusulkan oleh Polri untuk menjadi pimpinan KPK. Tiga nama tersebut diterima setelah Pansel melakuklan anjangsana ke pimpinan Polri dalam rangka minta bantuan untuk mengetahui track record yang mendaftar. Pada saat yng sama, katanya, Pansel KPK minta kepada Kapolri, jika ada nama-nama yang baik dan layak diajukan ke Pansel agar bisa dikirim.
“Pada saat itu langsung ditanggapi oleh Kapolri yang kemudian menyerahkan tiga nama perwira aktif,” katanya.
Lebih jauh Supra mengatakan nama-nama yang diajukan oleh instansi itu juga bukan titipan. Karena itu, untuk memperluas minat, Pansel melakukan upaya jemput bola agar lebih banyak lagi yang mendaftar.
"Kita akan jemput bola agar lebih banyak lagi pendaftar calon pimpinan KPK,"ujarnya.
Direktur Pukat Korupsi UGM Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, dalam ketentuannya adalah siapapun boleh mendaftar. Karena itu, Pansel harus lebih mampu menyaring dengan memperhatikan rekam jejak masing-masing nama. Ia mengakui, ada beberapa nama yang diragukan integritas maupun kapabilitasnya.
"Namun demikian, menjadi kewenangan Pansel untuk meneliti lebih jauh,"katanya.
Zaenal mengingatkan, dalam beberapa proses seleksi untuk sebuah lembaga, banyak pula yang sekadar jobs seeker. Meski demikian ia tidak menyalahkan mereka yang berperilaku sebagai jobs seeker tersebut.
Terhadap nama-nama yang diakukan instansi, Zaenal menambahkan, masuknya mereka dari instansi tersebut tidak memberi jaminan bahwa pemberantasan korupsi akan lebih baik.
“Juga tidak ada jaminan bahwa hubungan antar instansi dengan KPK juga akan lebih baik. Sudah ada bukti,” ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya dari sekian banyak pendaftar, calon pimpinan KPK ada yang diajukan dari instansi POlri, Kejagung dan lain-lainya. Namun demikian nama-nama yang diajukan menjadi pimpinan KPK tetap mendapatkan perlakuan sama dengan pendaftar calon pimpinan KPK yang lainnya.
