Sumber :
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id
- Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, dan istrinya, Suzanna Budi Antoni, dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana setelah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 8 Juli 2015.
Mereka adalah tersangka penyuapan terhadap Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi serta diduga pernah memberikan keterangan tidak benar di persidangan.
"Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.
Budi Antoni dan istrinya tengah menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) berbeda. Budi Antoni ditahan di Rutan Guntur, sementara istrinya ditahan di Rutan KPK.
Pasangan suami istri tersebut ditahan usai menjalani pemeriksaan penyidik pada 6 Juli 2015. Saat penahanan keduanya, kericuhan sempat terjadi karena massa pendukung Bupati berusaha menghalangi wartawan yang mencoba mengambil gambar.
Menyuap hakim
Budi dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka sesuai surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK pada 25 Juni 2015. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara.
Tersangka Budi dan Suzanna dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Baca Juga :
Cek Fakta: Anies Resmi Ditahan KPK
Keterangan palsu
Tidak hanya dijerat pasal terkait tindak pidana suap, keduanya juga disangka telah memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan. Keduanya dijerat Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada analisis yuridis majelis hakim dalam putusan Akil Mochtar, Bupati Budi Antoni Aljufri dan istrinya diduga memberikan keterangan yang tidak benar saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan. "Keterangan saksi Muhtar Ependy, Suzanna Budi Antoni, dan keterangan Budi Antoni patut diragukan," kata Hakim Ketua, Suwidya.
Majelis menilai bahwa ketiganya memberikan keterangan tidak benar terkait uang sebesar Rp10 miliar dan US$ 500 ribu yang dititipkan di BPD Kalbar cabang Jakarta. Uang itu diduga adalah uang suap yang akan diberikan kepada Akil.
Menurut majelis, dari hasil persidangan, keterangan ketiganya tidak sesuai keterangan sejumlah saksi lain, yakni Iwan Sutaryadi, Risna Hasriliyanti, Rika Fatmawati, Heri Purnomo, Nugroho, Miko Fanji Tirtayasa, dan Dewi Koryani.
Hal itu juga diperkuat bukti-bukti di persidangan berupa kartu C1, merchandise Pilkada, bon pemesanan merchandise, buku rekening atas nama Muchtar Ependy pada BPD Kalbar cabang Jakarta.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tidak hanya dijerat pasal terkait tindak pidana suap, keduanya juga disangka telah memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan. Keduanya dijerat Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
