Sumber :
- ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
VIVA.co.id - Krisis air bersih masih melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pengiriman air menggunakan mobil tangki dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Kecamatan yang mengalami kekeringan adalah Kecamatan Sukasari, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Tegal Waru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Plered, dan Kecamatan Babakan Cikao, serta Kecamatan Maniis. Tujuh wilayah ini berada di sekitar Waduk Juanda Jatiluhur.
"Setiap hari harus dikirim air bersih untuk tujuh kecamatan di sekitar danau Jatiluhur itu. Kalau tidak begitu, masyarakat akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk kebutuhan minum dan MCK," ujar Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Rabu 5 Agustus 2015.
Bupati Dedi menyatakan, kondisi ini sangat ironis, mengingat masyarakat yang mengalami kesulitan air berada di sekitar lingkungan Waduk Jatiluhur. Padahal, waduk ini masih dapat memasok air ke wilayah lain di Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaen Indramayu, Cirebon bahkan DKI Jakarta.
Baca Juga :
Patung Arjuna di Purwakarta Dibakar Orang
"Ini sangat ironis, ketika kota dan kabupaten lain bisa menikmati air dari bendung Waduk Jatiluhur, tapi masyarakat saya tidak bisa menggunakan air waduk itu," ujar Dedi.
Saat ini, untuk mencukupi ketersediaan dan kebutuhan air bersih di tujuh kecamatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus menyediakan anggaran hingga miliaran rupiah. Padahal, pemerintah pusat meminta daerah sebagai penyangga ibu kota seperti Purwakarta, harus bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk warganya.
"Untuk kebutuhan air bersih di wilayah itu, kami membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ini sangat membebani kami," kata Dedi.
Terkait hal ini, Dedi Mulyadi akan "menggugat" Pemerintah Pusat. Meski dekat Waduk Jatiluhur, justru masyarakat Purwakarta tidak bisa menikmati air dari waduk itu.
Padahal, pengorbanan warga di sekitar Waduk Jatiluhur sudah sangat besar. Mulai dari merelakan tanah mereka hingga terisolasi dengan keberadaan waduk. Tapi, sekarang banyak warga di sekitar kesulitan menambatkan air.
"Ini tidak adil, karena justru masyarakat saya yang telah berkorban malah mereka harus menggunakan air kotor," ujarnya.
Laporan: Jay Ajang Abramena/Purwakarta
Halaman Selanjutnya
Saat ini, untuk mencukupi ketersediaan dan kebutuhan air bersih di tujuh kecamatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus menyediakan anggaran hingga miliaran rupiah. Padahal, pemerintah pusat meminta daerah sebagai penyangga ibu kota seperti Purwakarta, harus bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk warganya.
