- VIVA.co.id/ Kusnandar
VIVA.co.id - Staf khusus menteri hukum dan HAM, Fazar DS Lase, menyatakan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat, melebihi kapasitas. Lapas itu dihuni 665 narapidana dan tahanan. Idealnya, kapasitas lapas dihuni 225 orang.
"Kedatangan kami untuk evaluasi, melihat kondisi satker-satker (satuan kerja) kami yang berada didaerah," katanya, Rabu 12 Agustus 2015.
Menurut Fazar, pihaknya tengah mengupayakan untuk merelokasi penghuni lapas Kelas IIA Mataram ke wilayah Kecamatan Kuripan Lombok Tengah. Sebab, pembangunan Lapas baru yang memenuhi kelengkapan sarana lapangan kerja bagi warga binaan masih terkendala pembiayaan.
"Karena memang saat ini, tidak ada anggaran untuk membangun gedung-gedung baru, kecuali sarana dan prasarana irigasi dan sebagainya," ujar Fazar.
Pemerintah berharap, rencana membangun lapas baru bisa segera terlaksana, baik melalui pengajuan anggaran tahun depan dari APBN maupun melalui kucuran anggaran dari pemerintah daerah setempat.
"Untuk anggaran dari pemerintah pusat ini, kan sudah masuk dalam anggaran tahun 2016. Kita berharap, ada anggaran pada tahun 2017, yang kita khususkan apakah akan terealisasi apa tidak. Semoga saja dapat terealisasi," ucapnya.
Hasil tim survei Kementerian hukum dan HAM menyatakan, pembangunan sebuah lembaga pemasyarakatan membutuhkan anggaran sebesar Rp212 miliar. Upaya bertahap, klaim Fazar, tengah dilakukan agar tak ada lagi kasus over kapasitas lapas.
Alternatif lain yang juga bisa dilakukan untuk mengatasi kelebihan jumlah penghuni lapas, yaitu bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sebab, total penghuni lapas khusus di Mataram, 30 persennya merupakan narapidana narkotika.
"Yang berwenang itu adalah Kemenkes dan BNN tentunya. Dengan kebijakan pemerintahan yang sekarang ini ingin merehab mereka, kita berharap permasalahan over kapasitas di lapas kita ini bisa dikurangi." (asp)
Video: Rusuh di Lapas Saat Sidak Menteri Yasonna
Menteri Yasonna yang memimpin langsung sidak itu.
