KPK Tanya Anggota DPRD Sumut, Terima Apa dari Gubernur

Senin, 14 September 2015 - 16:36 WIB
Oleh :
Gatot Diperiksa Penyidik Kejagung
Gatot Diperiksa Penyidik Kejagung
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara di markas Brimob Polda Sumatera Utara, Senin 14 September 2015. Pemeriksaan terkait dugaan suap interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.


"Selain itu pemeriksaan juga terkait APBD 2013," kata mantan Anggota DPRD Sumatera Utara, Bokar Tamba, kepada wartawan di Mako Brimob Polda.


Salah satu poin yang ditelusuri penyidik terkait dugaan suap oleh Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Namun, Bokar mengaku tak tahu pasti jumlah rekannya yang ikut diperiksa penyidik KPK.
Baca Juga :
Tersangka Bansos Sumut Siap Buka-bukaan di Pengadilan


Baca Juga :
Diperiksa KPK 9 Jam, Ini Penjelasan Gatot Pujo
"Tadi ada ditanya apakah kita ada menerima sesuatu dari gubernur," kata Bokar.

Baca Juga :
Soal Bansos, Gatot Pujo Tak Lakukan Klarifikasi

Pemeriksaan tersebut berlangsung sejak pagi tadi. Sejumlah mobil tampak keluar masuk di halaman Brimob Polda Sumatera Utara. Meski begitu, pemeriksaan berjalan lancar dengan pengawalan dari sejumlah personel Polda.


Dugaan adanya kejanggalan terkait batalnya pengajuan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mulai diselidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu diduga memang tengah membuka penyelidikan baru untuk menelusuri adanya tindak pidana korupsi terkait pembatalan hak interpelasi itu.



Halaman Selanjutnya
Dugaan adanya kejanggalan terkait batalnya pengajuan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mulai diselidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu diduga memang tengah membuka penyelidikan baru untuk menelusuri adanya tindak pidana korupsi terkait pembatalan hak interpelasi itu.
Halaman Selanjutnya