VIVA.co.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangiley, mengatakan, saat ini pemerintah memang belum menetapkan Indonesia dalam status bencana nasional akibat kebakaran hutan.
Meskipun pemerintah mulai dari daerah hingga pusat telah mengerahkan sumber daya nasional untuk mengatasi kebakaran hutan.
"Jadi, status tidak akan berpengaruh. Apakah kalau sudah ditetapkan status bencana nasional ada bedanya? Kita sudah mengerahkan sumber daya anggaran, aset, dan personel," ujar Willem dalam konferensi pers di graha BNPB, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2015.
Ia menjelaskan, penetapan status bencana nasional tak bisa serta merta dapat ditetapkan begitu saja. Menurut dia, ada beberapa regulasi dalam undang-undang untuk penetapan bencana nasional.
Misalnya, pemerintah harus bisa menentukan jumlah korban dan kerusakan dari area yang terdampak. Persoalannya, kata dia, ketika akan ditetapkan berapa jumlah korbannya, susah mencari kesepakatan angkanya.
Ia mencontohkan, untuk mengukur kerugian kesehatan saja belum bisa dilakukan. Sebab, kerugian yang dialami masyarakat tidak hanya kesehatan, tapi juga tidak bisa melakukan rutinitas sehari-hari, ketidaknyamanan, dan sakit.
Berbeda dengan kerugian konkret soal pesawat yang tertunda penerbangannya.
Selanjutnya, salah satu parameter bencana nasional, pemerintah harus mengerahkan sumber daya nasionalnya.
Sementara itu, saat ini, tanpa ditetapkan dalam status bencana nasional, kata dia, pemerintah sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Mulai helikopter, TNI, dan anggaran pemadaman yang berasal dari pemerintah pusat.
Laporan: Lilis Khalisotussurur
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
Di sejumlah wilayah Sumatera kini mulai terjadi kebakaran hutan lagi.
