- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memantau netralitas para pejabat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) jelang pelaksanaan pilkada serentak 2015. Mendagri Tjahjo Kumolo meminta ada pemantauan di tingkat kecamatan saat pilkada serentak digelar. Menurutnya, pada tingkat ini sangat rawan terjadi kecurangan
"Secara prinsip kami juga akan pastikan gubernur, bupati dan walikota tahu aturan serta hukuman bila mereka tak netral. Terpenting adalah pengawasan pada level kecamatan yang harus diperkuat," kata Tjahjo di kantor Wakil Presiden Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat 23 Oktober 2015.
Tjahjo menerangkan, pejabat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) yang perlu memperhatikan adanya larangan memanfaatkan aset daerah, menggerakan staf serta jajaran di lingkungan pemda, dan menyalahgunakan anggaran untuk kebutuhan pilkada.
"Ketiga poin itu juga menjadi area rawan kecurangan," ujar Tjahjo.
Sementara itu, Menteri Pan-RB, Yuddy Crisnandi menambahkan, batasan lain untuk para ASN dan pejabat daerah adalah tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon.
"Satgas nantinya akan bertugas melakukan koordinasi, pengawasan netralitas, merekomendasikan hukuman, evaluasi dan melaporkannya kepada Wapres melalui Menpan-RB," kata Yuddy.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Crisnandi menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) disaksikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK).
SKB itu merupakan tindaklanjut dari arahan Wapres JK serta nota kesepahaman (MoU) sebelumnya dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Anggota satgas netralitas ASN sendiri terdiri dari pejabat yang mewakili sejumlah instansi seperti Kemendagri, Kemenkopolhukam (Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan), Kemenpan-RB, Kemensekneg (Kementerian Sekertariat Negara), BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). (ren)
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
