- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id - Pengamat dan pegiat aktivis korupsi mendesak agar Jaksa Agung M. Prasetyo diganti. Menurut mereka, independensi Prasetyo dalam mengusut kasus bantuan sosial (bansos) Sumatera Utara kini dipertanyakan.
Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Chairul Imam, mengakui bahwa Prasetyo adalah bekas jaksa. Tetapi, bagaimanapun juga, dia merupakan kader suatu partai politik.
"Saya ragukan beliau sekarang. Jangan-jangan loyalitasnya ke parpol bukan ke Presiden," kata Imam dalam siaran persnya, Rabu, 28 Oktober 2015.
Menurut dia, lebih baik Jaksa Agung berasal dari orang karir, atau profesional. Karena, jika intervensi parpol terlalu kuat maka penegakan hukum bisa terganggu.
"Artinya, betul-betul harus independen," tegas Chairul.
Pandangan serupa disampaikan pegiat anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Donal khawatir telah terjadi loyalitas ganda dalam kasus dana bansos ini.
"Adanya pertemuan di kantor Partai Nasdem terkait kasus bansos, tentu ada relasi antara Rio Patrice Capella (PRC) dan Jaksa Agung sebagai kader partai. Dalam kondisi ini, muncul apa yang disebut loyalitas ganda," ujarnya.
Donal mengungkapkan, politisasi kasus bansos juga terlihat dari cara penanganan yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung. Proses penyelidikan seharusnya menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumut, tapi diambil alih oleh Kejaksaan Agung.
"Diduga ada aktor intelektual selain Patrice dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi menawarkan justice collabolator," tutur dia.
Sementara itu, pengamat politik Tjipta Lesmana menyarankan agar Jaksa Agung segera diganti karena dikhawatirkan akan memperburuk situasi penegakan hukum yang diinginkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya pernah bilang ke Pak Jokowi, janganlah orang parpol di Kejaksaan Agung," ungkapnya.
Menurut Tjipta, kalau kasusnya bernuasa politik, biarlah KPK yang menangani. Dia berharap Jokowi sebagai kepala pemerintahan mengambil inisiatif dan mengevaluasi kinerja Jaksa Agung.
Kejagung Janji Usut Pelanggaran HAM di Masa Lalu
Pernyataan itu disampaikan Jaksa Agung.
