Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan untuk menghapus BBM. Namun, menurut YLKI, alokasi dana yang berhasil dikumpulkan masih belum jelas.
Tulus Abadi, selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan, ketika Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, masyarakat dikejutkan dengan adanya kenaikan harga, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan harga listrik yang terjadi secara bersamaan.
Baca Juga :
Dana Ketahanan Energi Mulai Dipungut Besok
Kata Tulus, naik turunnya harga BBM saat pemerintahan Jokowi, harus dicermati bagaimana dampaknya ke masyarakat. Karena, menurut Tulus, banyak dampak kurang baik yang timbul bagi masyarakat akibat pencabutan subsidi BBM.
"Pak Jokowi, saat pemerintahnya BBM naik-turun, dan ini yang harus kita sikapi, apakah ini baik atau tidak untuk masyarakat. Karena, naik turunnya BBM ini, dampaknya macam- macam naik. Sayur segala macam, nah ini mau sampai kapan," ujarnya mempertanyakan.
Dia mengatakan, harus dilihat sebenarnya kebijakan seperti apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, menyangkut subsidi BBm ini.
"Kemenkeu mau kasih berapa subsidinya, dari ESDM, kebijakannya seperti apa sih, jalannya seperti apa?" kata Tulus.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pak Jokowi, saat pemerintahnya BBM naik-turun, dan ini yang harus kita sikapi, apakah ini baik atau tidak untuk masyarakat. Karena, naik turunnya BBM ini, dampaknya macam- macam naik. Sayur segala macam, nah ini mau sampai kapan," ujarnya mempertanyakan.