Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan untuk menghapus BBM. Namun, menurut YLKI, alokasi dana yang berhasil dikumpulkan masih belum jelas.
Tulus Abadi, selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan, ketika Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, masyarakat dikejutkan dengan adanya kenaikan harga, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan harga listrik yang terjadi secara bersamaan.
Kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi energi hingga membuat harga BBM dan listrik naik dipertanyakan oleh lembaga tersebut. Pasalnya, dana pencabutan subsidi tersebut bisa mencapai jumlah hingga Rp300 triliun per tahun.
"Kita lihat kebijakan pemerintah, pengurangan subsidi energi khususnya BBM itu uangnya mau dikemanakan. Mau korupsi? Atau untuk bangun infrastruktur di negeri ini? Misalnya, bangun jalan, sarana kesehatan dan sebagainya. Ini yang kita sorot kenapa pemerintah kurangi subsidi energi," katanya di Hotel Acacia, Jl.Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Oktober 2015.
Kata Tulus, naik turunnya harga BBM saat pemerintahan Jokowi, harus dicermati bagaimana dampaknya ke masyarakat. Karena, menurut Tulus, banyak dampak kurang baik yang timbul bagi masyarakat akibat pencabutan subsidi BBM.
Baca Juga :
Subsidi Solar Sudah Sepantasnya Dicabut
"Kemenkeu mau kasih berapa subsidinya, dari ESDM, kebijakannya seperti apa sih, jalannya seperti apa?" kata Tulus.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kemenkeu mau kasih berapa subsidinya, dari ESDM, kebijakannya seperti apa sih, jalannya seperti apa?" kata Tulus.