Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id
- Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, tidak mempermasalahkan jika dia tidak terpilih DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan (
fit and proper test
), calon pimpinan KPK jilid lV lantaran latar belakangnya yang bukan sarjana hukum.
Johan menilai, latar belakang seorang sarjana hukum bukan syarat mutlak untuk menjadi pimpinan KPK. Menurut dia, pimpinan KPK tidak harus sarjana hukum, namun harus orang yang mengerti mengenai hukum.
Johan berargumen, pimpinan KPK tidak harus sarjana hukum mengacu pada Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. Menurut dia, pada aturan tersebut ditulis bahwa pimpinan KPK adalah sarjana hukum atau sarjana yang lain.
Terkait belum adanya jadwal untuk
fit and proper test
, Johan enggan berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Namun, dia mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya.
"Tidak resah lah, saya kan capim, sekarang semuanya tergantung Komisi III. Mau pilih atau tidak memilih, saya tidak bisa memengaruhi," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Johan berargumen, pimpinan KPK tidak harus sarjana hukum mengacu pada Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. Menurut dia, pada aturan tersebut ditulis bahwa pimpinan KPK adalah sarjana hukum atau sarjana yang lain.
