VIVA.co.id – Dalam Simposium Kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPR, 7 Desember 2015, di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan kegiatan ini merupakan refleksi akhir tahun. Refleksi ini menjadi penting untuk diselenggarakan bersama sebagai ikhtiar dan momentum untuk persatuan dan kesatuan dalam upaya untuk mewujudkan janji-janji kebangsaan.
Setelah belasan tahun dalam era reformasi, sekarang saat yang tepat untuk melakukan refleksi secara jujur dan pikiran jernih pengimplementasi ketatanegaraan yang telah berlangsung.
Lebih lanjut dikatakan oleh Zulkifli, dengan pikiran jernih ada capaian positif dalam pengimplementasian proses ketatanegaraan selama era reformasi seperti adanya transparansi, pemilu yang berkala, demokratisasi dan lain sebagainya.
Meski demikian, Zulkifli mengajak kita tetap untuk waspada. Capaian yang positif tadi disebut Zulkifli sebagai tahap awal dalam membangun konsolidasi demokrasi.
Konsolidasi demokrasi sebagai wujud untuk menghadapi berbagai kendala dalam demokrasi seperti masalah politik etik, pemerintahan demokrasi tanpa diikuti meritokrasi, politik padat modal yang menyebabkan politik berbiaya tinggi.
Diakui Zulkifli meski ada perkembangan demokrasi namun masih ada kelemahan. Hal demikian menurut Zulkifli harus diperkuat, perlu ada pendalaman agar sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Untuk itu perlu ada inisiatif untuk menata ulang sistem ketatanegaraan.
Untuk melakukan pendalaman, menurut Zulkii kita harus tahu kunci-kunci isunya. Kunci isu tersebut diungkapkan seperti adanya keinginan untuk menghidupkan rencana pembangunan seperti GBHN pada masa Presiden Soeharto atau Semesta pada masa Presiden Soekarno, revitalisasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI, juga perlunya untuk meninjau sistem ketatanegaraan pasca reformasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat atau belum.
Ahok Kritik Penonaktifan NIK Warga yang Tak Sesuai Domisili, Heru Budi Jawab Begini
Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons kritikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tak setuju soal rencana penonaktifan NIK warga tak sesuai domisili.
