Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wacana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium hanya sebagai pandangan pribadi.
"Bukan pemerintah daerah (pemda), tapi pandangan pribadi gubernur Ahok," kata JK di kantornya, Jumat 5 Februari 2016.
JK menjelaskan, kewenangan untuk menghapus premium bukan berada pada gubernur. Kewenangan tersebut, menurut Wapres, ada di pemerintah pusat dan PT Pertamina.
Saat ditanya apakah ada instruksi pemerintah pusat seperti menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Ahok soal wacana tersebut, ia menegaskan pemerintah pusat tak memberikan instruksi tersebut.
Sebelumnya, Ahok mewacanakan akan menghapus premium dari Jakarta. Wacana ini dimunculkan, sebab menurut Ahok, lebih baik subsidi premium dialihkan untuk menyubsidi transportasi massal. Ketika transportasi massal sudah terjamin, ia meyakini warga Jakarta tidak akan lagi memerlukan transportasi pribadi.
Baca Juga :
Ini Dampak dari Rencana Ahok Hapus Premium
Ahok menjamin, ketika premium dihapuskan dari Jakarta, ia akan menyediakan bus sebanyak mungkin. Bahkan para pekerja yang memiliki rekening Bank DKI tak perlu lagi membayar bus TransJakarta.
Premium Mau Ditarik dari Pasaran, Ini Tahapannya
Tapi Menteri Arcandra belum mengetahui rencana ini.
VIVA.co.id
9 Agustus 2016
Baca Juga :
