- ANTARA/Anang Budiono
VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia masih mengedepankan pendekatan keamanan ala militer di seluruh wilayah Papua. Dalih separatis atau pun hingga cap teroris kerap menjadi pembenar dari tindak kekerasan yang marak terjadi di ujung Timur Indonesia tersebut.
Demikian ungkap Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai, dalam sebiah diskusi di Jakarta, Jumat 4 Maret 2016.
"Peristiwa ini seringkali menimpa daerah dataram tinggi yang terpencil, di sana aparat kemanan berulang kali menyerang desa dengan dalih aksi balas," kata Natalius di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Baru-baru ini, kata Natalius, aparat militer kembali melakukan tindakan represif dengan merusak acara yang digagas oleh masyarakat adat di wilayah itu.
Sebuah honai, rumah tradisional warga Papua, yang menjadi kantor dewan adat Papua Lapago sekaligus juga wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dituduh telah melakukan perbuatan makar.
"Acara peresmian itu berlangsung terbuka, namun aparat Polres Jayawijaya melakukan tindakan mencabut plang, dan mereka melakukan pemeriksaan terhadap koordinator acara dengan tuduhan makar," kata Natalius.
Atas dasar itu, lanjut dia, pemerintah harus membuka pendekatan kemanan seperti apa yang diterapkan terhadap Papua dan merubahnya menjadi pendekatan pembangunan dan kemanusiaan. Sebab, jika tidak berbagai tragedi kemanusian akan tetap terjadi di Papua tiap tahunnya.
"Presiden silih berganti, tapi pendekatan kemanan terhadap Papua tidak dirubah, selama itu tidak diubah, Papua tidak akan berubah," katanya.
Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat
Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas OPM sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies.
