Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai kegaduhan yang kerap terjadi di Kabinet Kerja Jokowi-JK disebabkan karena Presiden Joko Widodo belum terlatih dalam menangani konflik di antara menteri.
Selain itu, menurut Margarito, para menteri kabinet juga tidak memahami posisi mereka.
"Presiden belum terlatih menangani persoalan besar. Kita mesti jujur soal itu," kata Margarito dalam diskusi 'Nasib Nawacita' di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, 13 Maret 2016.
Margarito menjelaskan, secara konstitusi, Presiden memiliki kewenangan dan memegang kendali tertinggi pemerintahan. Tidak bisa kemudian Presiden merasa kapasitasnya berada di bawah pembantunya.
"Ini soal wibawa Presiden. Lucu dan aneh menteri beda pendapat fundamental terpanggungkan di publik. Tapi presiden cuma imbauan melalui juru bicara," ujarnya.
Lebih dari itu, Undang-undang sudah mengatur terkait fungsi dan tugas menteri dalam kabinet. "Pasal 17 Undang-undang, menteri bertanggung jawab kepada presiden, tidak pada yang lain," terang Margarito.
Margarito mengingatkan dalam sistem presidensial, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan kabinetnya. Dengan begitu, Jokowi diminta tegas untuk menjaga kepercayaan rakyat.
"Bila tidak, ke depan bakal terus terjadi kegaduhan. Kuncinya ketegasan Presiden. Sistem tata negara menjelaskan, menteri itu ditunjuk agar tujuan bernegara dan janji trisakti dapat tercapai. Tapi kalau hanya bisa membuat kacau, ya harus diganti," tegasnya.
Sebelumnya, perseteruan antara Menteri ESDM, Sudirman Said, dengan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, kembali membetot perhatian publik.
Dua menteri itu silang pendapat seputar metode pembangunan Blok Masela, apakah onshore (darat) atau offshore (laut). Sudirman Said pro offshore, sebaliknya Rizal Ramli mengusulkan onshore. Selengkapnya di .
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
